Diduga Abaikan Aturan K3, Pelaksanaan Revitalisasi SDN 15 Way Lima Jadi Sorotan

Posted by: Nurul Hilal Juli 11, 2026 Posting Komentar

Pesawaran, indometro.id – Pelaksanaan Program Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di UPTD SDN 15 Way Lima, Kabupaten Pesawaran, menjadi sorotan. Proyek swakelola senilai Rp748.390.490 yang bersumber dari APBN itu diduga tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk terkait penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta kualitas material bangunan.

Berdasarkan hasil pantauan awak media di lokasi proyek pada Sabtu (11/7/2026), sejumlah pekerja terlihat tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) saat melakukan aktivitas konstruksi. Padahal, penggunaan APD merupakan bagian dari standar keselamatan kerja yang wajib diterapkan dalam setiap pekerjaan konstruksi guna meminimalkan risiko kecelakaan kerja.

Selain dugaan pelanggaran terhadap aspek K3, besaran upah pekerja juga menjadi perhatian. Seorang pekerja yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengaku menerima upah sebesar Rp130 ribu per hari sebagai tukang, sedangkan pekerja harian memperoleh Rp100 ribu per hari.

"Kami diupah sebagai tukang Rp130 ribu, sedangkan pekerja Rp100 ribu per hari," ujarnya.

Tak hanya itu, awak media juga menemukan dugaan penggunaan sejumlah material bangunan yang dinilai berada di bawah standar kualitas umum. Material yang menjadi perhatian di antaranya baja ringan, kayu kasau, dan papan yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi.

Di sisi lain, proyek revitalisasi tersebut diketahui berada di bawah tanggung jawab Kepala UPTD SDN 15 Way Lima, Eri, yang bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan swakelola.

Saat awak media mendatangi lokasi proyek pada Sabtu (11/7/2026) sekitar pukul 09.30 WIB, Eri tidak berada di lokasi sehingga belum dapat dimintai keterangan terkait berbagai dugaan tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak sekolah maupun instansi terkait belum memberikan tanggapan atau klarifikasi resmi. Awak media masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait guna memperoleh penjelasan sebagai bentuk keberimbangan pemberitaan.(*)