Pringsewu, indometro.id - Ketua Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Pringsewu, Bennur DM meminta pihak Yayasan dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Miftahul Falah Siliwangi untuk memberikan penjelasan secara terbuka terkait dasar penetapan biaya administrasi ujian dan infaq pendidikan yang dikeluhkan sejumlah wali murid.
Pendidikan merupakan hak setiap anak bangsa yang harus dapat diakses tanpa menimbulkan beban berlebihan bagi masyarakat, khususnya keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Oleh karena itu, setiap pungutan atau sumbangan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan musyawarah dengan wali murid.
"Kami tidak dalam posisi menyimpulkan bahwa kebijakan tersebut melanggar aturan. Namun, munculnya keluhan dari wali murid menunjukkan adanya persoalan komunikasi dan keterbukaan yang perlu segera dijelaskan oleh pihak sekolah maupun yayasan. Masyarakat berhak mengetahui dasar perhitungan biaya, peruntukan dana, serta mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan orang tua siswa," ujar Bennur DM, Jum'at (05/06/2026).
Pospera juga meminta Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu sebagai instansi pembina madrasah untuk melakukan klarifikasi dan pembinaan apabila diperlukan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Apabila biaya tersebut bersifat sumbangan atau infaq, maka harus dipastikan tidak mengandung unsur paksaan dan tidak menjadi syarat yang menghambat hak peserta didik untuk mengikuti ujian atau memperoleh layanan pendidikan. Sebaliknya, apabila terdapat kebutuhan pembiayaan yang memang mendesak, pihak yayasan perlu menyampaikan secara rinci dan terbuka kepada wali murid agar tercipta rasa saling percaya.(*)
Posting Komentar untuk "Biaya Ujian dan Infaq MI Miftahul Falah Dipersoalkan Wali Murid, Pospera Angkat Bicara"