Garda Sumbawa Desak Evaluasi Total PLTU Kertasari, Siap Tempuh Jalur Hukum atas Dugaan Kelalaian Kebakaran Alat Berat

Foto: Ilustrasi

Sumbawa Besar, NTB, indometro.id, (7 Mei 2026) — Polemik insiden kebakaran alat berat Excavator CAT 320 NHG di kawasan operasional PLTU Kertasari, Kabupaten Sumbawa Barat, kian memanas. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Reformasi Daerah (Garda) Sumbawa menyoroti dugaan lemahnya pengawasan serta indikasi saling lempar tanggung jawab dalam penanganan insiden tersebut.

Ketua Umum LSM Garda Sumbawa, Hermanto, yang akrab disapa Bung Vicktor, menyampaikan kritik keras terhadap tata kelola operasional dan sistem pengawasan di lingkungan PLTU Kertasari. Ia menilai, peristiwa kebakaran excavator di area operasional tidak bisa dianggap sebagai kejadian biasa, mengingat dampaknya yang kini berkembang menjadi perhatian publik luas.

“Ketika sebuah insiden di kawasan operasional objek vital justru berkembang menjadi polemik berkepanjangan dan memunculkan saling lempar tanggung jawab, maka itu menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem pengelolaan dan pengawasan internal,” tegas Bung Vicktor kepada media ini, Kamis (7/5/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar terkait efektivitas pengawasan lapangan, penerapan standar keselamatan kerja, hingga mekanisme pertanggungjawaban manajemen dalam lingkungan kerja perusahaan negara.

Bung Vicktor mengungkapkan, pihaknya dalam waktu dekat akan mendatangi PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat guna mendesak dilakukannya evaluasi total terhadap tata kelola dan sistem pengawasan di PLTU Kertasari.

“Kami akan datang langsung ke PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah NTB untuk mendesak evaluasi total terhadap PLTU Kertasari. Evaluasi tidak boleh sekadar formalitas, tetapi harus menyentuh seluruh aspek, mulai dari pengawasan operasional, pengendalian risiko, tata kelola pengadaan, hingga penerapan prinsip Good Corporate Governance secara nyata,” ujarnya.

Ia menilai publik melihat adanya kejanggalan, mengingat alat berat yang beroperasi di dalam kawasan PLTU Kertasari seharusnya berada dalam pengawasan ketat. Namun ketika insiden terjadi, justru muncul ketidakjelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab.

“Secara logika, semua aktivitas di kawasan objek vital nasional pasti dalam kontrol. Kalau kemudian seolah tidak ada yang bertanggung jawab, ini menunjukkan ada masalah serius dalam tata kelola dan komunikasi internal,” tambahnya.

Lebih jauh, Garda Sumbawa menilai polemik ini berpotensi membuka persoalan yang lebih luas, termasuk terkait mekanisme pengelolaan operasional, penggunaan alat kerja, hingga sistem pengadaan barang dan jasa.

Untuk itu, pihaknya mendesak dilakukan audit internal secara menyeluruh guna memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain langkah administratif, Bung Vicktor menyebut pihaknya juga tengah mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan untuk dilaporkan kepada aparat penegak hukum (APH) apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

“Ini bagian dari kontrol sosial. Kami ingin memastikan BUMN tetap berjalan sesuai prinsip profesionalisme dan tidak menjadi sumber polemik akibat lemahnya pengawasan,” tegasnya.

Dalam pernyataannya, Bung Vicktor juga menyinggung arah kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto yang mendorong pembenahan tata kelola dan peningkatan integritas di sektor strategis, termasuk BUMN. Menurutnya, semangat reformasi tersebut harus tercermin hingga ke level operasional di daerah.

“Jangan sampai upaya besar pemerintah pusat dalam membenahi BUMN justru tercoreng oleh persoalan di lapangan yang tidak tertangani dengan baik,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, persoalan seperti ini seharusnya dapat diselesaikan secara cepat dan profesional tanpa harus berkembang menjadi polemik publik. Membesarnya isu ini, kata dia, menjadi indikator adanya kelemahan dalam sistem manajemen dan penyelesaian masalah internal.

“Perusahaan negara seharusnya menjadi contoh dalam transparansi dan profesionalisme. Ketika persoalan internal justru melebar ke ruang publik, maka wajar jika masyarakat mempertanyakan kualitas pengelolaan dan kepemimpinan di dalamnya,” katanya.

Garda Sumbawa menegaskan, kritik yang disampaikan merupakan bentuk tanggung jawab moral masyarakat sipil untuk menjaga integritas perusahaan negara sekaligus mendorong perbaikan tata kelola secara menyeluruh.

“Langkah terbaik saat ini adalah evaluasi total dan terbuka agar kepercayaan publik tetap terjaga,” pungkas Bung Vicktor.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PLTU Kertasari belum dapat dikonfirmasi. Upaya konfirmasi akan terus dilakukan demi penyeimbangan informasi dalam pemberitaan. (Fr)