LSM SIMULASI Ungkap Dugaan Kejanggalan Anggaran Sekwan Lampung Selatan 2024–2025, APH Didesak Segera Selidiki

Kalianda, Indometro.id – Serikat Masyarakat Lampung Anti Korupsi (LSM SIMULASI) mengungkap dugaan kejanggalan dalam pengelolaan anggaran di Sekretariat Dewan (Sekwan) Kabupaten Lampung Selatan untuk Tahun Anggaran 2024–2025. Temuan tersebut diperoleh dari hasil analisis dan bedah anggaran yang dinilai menunjukkan indikasi kurangnya transparansi serta potensi pengaturan proyek.

Salah satu temuan utama yang disoroti adalah munculnya fenomena “anggaran kembar” pada sejumlah kegiatan, khususnya dalam belanja alat dan bahan kantor, termasuk bahan cetak. Selain itu, LSM SIMULASI juga menilai terdapat ketidakwajaran pada pos anggaran belanja makan dan minum rapat yang nilainya cukup besar dan dipecah ke dalam beberapa item kegiatan.

Ketua LSM SIMULASI, Agung Irawansyah, menilai pola kesamaan pagu anggaran dan pemecahan item kegiatan tersebut mengindikasikan lemahnya akuntabilitas pada tahap perencanaan.

“Secara teknis, hal ini sulit dianggap sebagai perencanaan berbasis kebutuhan. Pola tersebut patut diduga sebagai pembagian proyek sejak awal. Ada indikasi manipulasi perencanaan untuk menghindari pengawasan yang lebih mendalam,” ujar Agung, Selasa (21/04/2026).

Ia juga menekankan pentingnya pemeriksaan lebih lanjut terhadap anggaran kegiatan makan dan minum rapat yang disebut mencapai ratusan juta rupiah. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi sinyal kuat bagi aparat penegak hukum untuk segera turun tangan.

LSM SIMULASI mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), baik dari Kejaksaan maupun Kepolisian, untuk segera melakukan penyelidikan tanpa harus menunggu laporan resmi.

“Ini adalah alarm serius. Kami meminta aparat menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran di Sekwan Lampung Selatan. Masyarakat berhak mengetahui penggunaan setiap rupiah dari pajak yang mereka bayarkan,” tegasnya.

Adapun tuntutan yang disampaikan LSM SIMULASI antara lain:

1. Mendesak Kepala BAPPERINDA Kabupaten Lampung Selatan untuk membuka secara transparan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dari seluruh kegiatan terkait.

2. Meminta APH melakukan penyelidikan terhadap dugaan praktik mark-up maupun pengaturan pelaksana proyek.

3. Mengajak masyarakat untuk turut mengawasi realisasi kegiatan agar sesuai dengan nilai anggaran yang telah ditetapkan.

LSM SIMULASI menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, termasuk dengan rencana menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk tekanan publik agar proses penegakan hukum berjalan transparan dan akuntabel. (*)