Koperasi Desa Merah Putih, Risiko Satu Koperasi di Satu Desa

Iilustrasi Koperasi

Opini - indometro.id - Ini adalah hitung-hitungan sederhana tentang Koperasi Desa Merah Putih yang sedang dibangun oleh Pemerintahan Prabowo. Program ini banyak menuai kritik karena pelaksanaannya yang dinilai terkesan terburu-buru atau "asal-asalan".

Dana untuk KDMP keseluruhan adalah pinjaman: Rp3 miliar. 2.5M untuk bangunan, alat prasarana dan kendaraan.

500 juta modal muter usaha. Dana tersebut bukan APBN atau hibah tetapi hutang dengan bunga 4% per tahun.

Jadi begitu kita dana modal diterima dan bangunan sudah dibikin, maka bulan depan sudah harus membayar angsuran 50 juta / bulan atau Rp600 juta per tahun

KDMP minimal harus menghasilkan Rp50 juta laba bersih per bulan.

Jika margin bersih koperasi 5%, maka harus menghasilkan Rp50 juta ÷ 5% =

Rp1 miliar omzet per bulan. Intinya koperasi harus memutar omzet:± Rp33 juta per hari.

Jika margin hanya 3% (lebih realistis untuk retail sembako), maka: Rp50 juta ÷ 3% = Rp1,67 miliar omzet per bulan.

Pertanyaannya apakah semua desa punya daya beli sebesar itu ?

Apakah sumber daya pengurus koperasi punya pengalaman ngelola duit sebesar itu stabil beberapa tahun ? KDMP bukan hanya sekedar bisnis warung kelontong di desa yang omzetnya cuma beberapa desa.

Tapi harus 33 juta perhari. Biar bisa bayar angsuran 50 juta perbulan. Itu belum yang untuk membayar pegawai, SHU dll.

Berikut skenario Gagal Bayar

- Macet Ringan

Jika Koperasi hanya mampu menghasilkan laba Rp35 juta/ bulan.

Defisit Rp15 juta/ bulan.

Setahun defisit Rp180 juta.

Kemungkinan akan terjadi restrukturisasi.

-Macet Sedang

Jika Koperasi hanya mampu membayar Rp25 juta per bulan. Defisit Rp25 juta/bulan. Setahun defisit Rp300 juta.

- Cashflow tertekan.

- Pengurus mulai disalahkan.

- Kepercayaan mulai retak.

- Gagal Total

Jika Koperasi tidak menghasilkan laba sama sekali. Lubang Rp600 juta per tahun. Bunga tetap berjalan. Status kredit bermasalah.

Coba kita hubungkan dengan kondisi desa yang ruang fiskalnya sudah sempit. Kalau desa harus ikut menopang atau terdampak skema pembiayaan, alias yang bayar utang dibebankan dana desa maka:

- Pembangunan jalan bisa berhenti.

- Saluran air tertunda.

- Program pemberdayaan terpangkas.

- Infrastruktur kecil desa terancam macet.

Dalam ekonomi publik, hal ini disebut crowding out: anggaran pembangunan tersedot untuk menambal risiko usaha.

Konkulsi,

Apakah KDMP memang disetting agar gagal bayar, rencana DD sudah disiapkan tiap tahun akan dipotong Rp600an jt.

Bayangkan harus beromset 1 bulan 1 milyar, jualan apa, terus yang beli siapa, terus siapa yg untung ? Sepanjang sejarah Republik ini merdeka,tidak ada program yang dirancang untuk gagal. (Agus)

**Penulis adalah Aktivis dan Wartawan indometro.id