Kebebasan Pers Bisa Terancam Oleh KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) Pasal 217 -220

Opini - indometro.id - UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah disahkan, hal ini menandakan babak baru hukum pidana Indonesia. Di balik klaim modernisasi, ada beberapa pasal yang justru menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, yaitu Pasal 217 hingga Pasal 220 yang mengatur tindak pidana terhadap Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam perspektif hukum pers dan demokrasi konstitusional, pasal-pasal ini bukan sekadar problem normatif, melainkan berpotensi menciptakan ancaman sistemik terhadap fungsi pers sebagai pilar keempat demokrasi.

--* Kebebasan Pers sebagai Hak Fundamental

Kebebasan pers dijamin secara tegas oleh:

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945: kebebasan menyatakan pendapat

Pasal 28F UUD 1945: hak memperoleh dan menyampaikan informasi

UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menegaskan pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, maupun kriminalisasi atas karya jurnalistik

Selain itu, Indonesia terikat pada International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), khususnya Pasal 19, yang mewajibkan negara melindungi kebebasan berekspresi, terutama terhadap kritik kekuasaan.

Dalam kerangka ini, setiap pembatasan terhadap pers harus:

Ditetapkan dengan undang-undang yang jelas

Diperlukan secara proporsional

Tidak menghilangkan esensi kebebasan itu sendiri

--* Analisis Masalah Multitafsir dan Overkriminalisasi

a. Pasal 217: “Menyerang Diri Presiden/Wakil Presiden”

Pasal ini mengandung problem mendasar karena tidak memberikan definisi operasional mengenai frasa “menyerang diri”. Dalam hukum pidana, ketidakjelasan unsur delik bertentangan dengan asas legalitas.

Tidak ada batasan tegas, kritik jurnalistik yang tajam terhadap kebijakan Presiden berpotensi ditafsirkan sebagai serangan personal. Kondisi ini membuka ruang overkriminalisasi, terutama terhadap jurnalisme investigatif.

b. Pasal 218–219: Kehormatan, Martabat, dan Penyiaran

Pasal 218 dan 219 memperluas ruang pidana hingga pada penyiaran dan distribusi informasi melalui media massa dan teknologi informasi. Ini berarti:

Produk- produk jurnalistik duapat langsung diseret ke ranah pidana

Media dan jurnalis berada dalam posisi rawan kriminalisasi.

Meski Pasal 218 ayat (2) mengecualikan perbuatan untuk kepentingan umum, norma tersebut bersifat deklaratif dan tidak memberikan mekanisme perlindungan konkret pada tahap penyidikan. Dalam praktik, tafsir “kepentingan umum” sering ditentukan sepihak oleh aparat penegak hukum.

--* Delik Aduan dan Perlindungan Hukum

Pasal 220 menyatakan bahwa Pasal 218 dan 219 merupakan delik aduan. Namun, dalam perspektif hukum pers, status delik aduan tidak otomatis menjamin perlindungan kebebasan pers.

Presiden dan Wakil Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi negara. Aduan dari mereka menciptakan relasi kuasa yang tidak setara, sehingga proses penegakan hukum berpotensi bias sejak awal, delik aduan itu tidak mencegah terjadinya:

Bisa saja aparat hukum over acting, pemanggilan dan pemeriksaan jurnalis.

Penyitaan alat kerja pers

Tekanan psikologis dan institusional terhadap redaksi.

Dengan demikian, delik aduan hanya berfungsi sebagai tameng normatif, bukan perlindungan substantif.

--* Pasal Bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 013-022/PUU-IV/2006 telah membatalkan pasal penghinaan Presiden dalam KUHP lama. MK menilai bahwa:

Presiden bukan subjek hukum istimewa

Kritik terhadap Presiden merupakan bagian dari kontrol publik

Pasal penghinaan Presiden bertentangan dengan prinsip demokrasi

Secara substansi, Pasal 217–219 KUHP baru menghidupkan kembali norma yang telah dinyatakan inkonstitusional, meski dengan formulasi berbeda. Hal ini menimbulkan persoalan serius terkait kepatuhan pembentuk undang-undang terhadap putusan MK.

--* Dampak Terhadap Ekosistem Pers

Kalau pasal-pasal ini diterapkan, dampak yang muncul bukan hanya kasus per kasus, melainkan struktural:

Chilling effect terhadap kebebasan pers.

Meningkatnya swasensor di ruang redaksi.
Melemahnya fungsi kontrol terhadap kekuasaan, menurunnya kualitas demokrasi deliberatif.
Pers tidak lagi bekerja untuk kepentingan publik, melainkan bertahan dari ancaman hukum.

KUHP baru seharusnya memperkuat negara hukum dan demokrasi. Namun Pasal 217–220 justru menunjukkan kecenderungan sebaliknya: memprioritaskan perlindungan simbol kekuasaan di atas hak konstitusional warga negara. Presiden tidak membutuhkan perlindungan martabat melalui hukum pidana, melainkan legitimasi melalui kebijakan yang adil dan terbuka terhadap kritik. **AS