PESISIR BARAT – Ketua Umum Kumpulan Masyarakat Pesisir Barat (KUMPAR), Bennur DM, S.Pd., mengkritisi ketidakmerataan pembangunan yang masih terjadi di Desa Way Haru, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung.
Menurut Bennur, hingga kini desa yang mayoritas dihuni masyarakat adat Marga Belimbing tersebut belum memiliki akses jalan layak meski telah dihuni sejak tahun 1918. “Sudah lebih dari seratus tahun, akses jalan menuju Way Haru tidak pernah dibangun dengan baik. Warga masih mengandalkan gerobak sapi atau motor trail untuk keluar masuk desa,” ujarnya, Jumat (15/8/2025).
Kondisi ini berdampak besar pada perekonomian masyarakat. Biaya angkut hasil bumi seperti kelapa, pisang, kopi, lada ke pasar Way Heni dinilai sangat tinggi, bahkan sering kali lebih mahal dari harga jual di desa. “Infrastruktur buruk membuat petani merugi dan peluang ekonomi semakin sempit,” tambahnya.
Bennur menjelaskan, untuk mencapai jalan lintas Lampung–Bengkulu, warga harus melewati tujuh muara, lima di antaranya tanpa jembatan. Saat musim hujan, banjir sering mengisolasi desa. Di titik berbahaya seperti Tebing Batu Krokos yang menjorok ke laut, warga bahkan harus menghadapi deburan ombak yang mengancam keselamatan.
Selain Way Haru, desa lain seperti Siring Gading, Bandar Dalom, dan Way Tias juga mengalami kondisi serupa. Masyarakat berharap pemerintah segera membangun infrastruktur yang memadai agar aksesibilitas dan kualitas hidup warga meningkat.
“Kami berharap Way Haru jangan hanya dijadikan komoditas politik menjelang pemilu. Yang mereka butuhkan adalah solusi nyata dan berkelanjutan,” tegas Bennur.
Bennur menambahkan, momentum peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI harus menjadi pengingat bahwa pembangunan yang merata adalah hak seluruh warga negara. “Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan keadilan sosial benar-benar dirasakan hingga pelosok,” ujarnya.(*)
Posting Komentar untuk "Ketua KUMPAR Soroti Ketidakmerataan Pembangunan di Desa Way Haru, Pesisir Barat"