-->
  • Jelajahi

    Copyright © Indometro Media
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    JustMarkets

    Temukan Kami DI Fb

    Ketua LSM Badan Komite Pemberantasan (BPK) Korupsi Memberikan Tanggapan atas Kasus WC Sultan, PPK Harus Bertanggung Jawab

    Kamis, 25 Januari 2024, Januari 25, 2024 WIB Last Updated 2024-01-25T08:55:34Z

    Follow Yok Frend :

    @adv_kaharudinsyah.sh

     

    Foto: Ketua LSM Badan Komite Pemberantasan Korupsi (BKPK)  Kantor perwakilan Bekasi Hidayat. 


    Kabupaten Bekasi, indometro.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 2 Tersangka dalam kasus WC Sultan.

    Namun sampai saat ini kabar penetapan tersangka kasus WC Sultan redup.


    Ketua LSM Badan Komite Pemberantasan Korupsi (BKPK)  Kantor perwakilan Bekasi Hidayat memberikan  memberikan tanggapan terhadap kasus pekerjaan WC Sultan yang diduga berbau korupsi.



    Dayat mengatakan bahwa dalam kasus WC Sultan ini PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) WC Sultan adalah Beny Sugiarto saat beliau menjabat sebagai Kabid (Kepala Bidang) di lingkungan dinas cipta karya salah satu pejabat yang bertanggung jawab  dalam persoalan kasus WC Sultan, cetusnya, Kamis, (25/01/2024).


    "Kami sangat berharap bahwa KPK dapat melakukan penyelidikan secara intensif terkait anggaran yang digunakan untuk proyek WC Sultan yang cukup mengkhawatirkan dan. sampai saatnya ini belum ada kejelasan pasca adanya penetapan tersangka, ujar Dayat.


    Tindakan KPK dalam  memeriksa dan menetapkan tersangka  merupakan langkah yang tepat untuk mengungkap jika terdapat praktik korupsi dalam proyek WC Sultan. 


    Kami yang juga bagian dari masyarakat Kabupaten Bekasi berharap KPK dapat menuntaskan kasus WC Sultan yang sangat merugikan negara, agar tidak menjadi pertanyaan publik khususnya masyarakat Kabupaten Bekasi, kata Dayat, Kamis,(25/01/2024).


    "Sebagai masyarakat, kita harus memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum dalam hal pemberantasan korupsi. Tidak hanya sekedar melakukan pemanggilan dan pemeriksaan, KPK juga harus melibatkan semua pihak terkait dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil dan transparan.


    Proyek WC Sultan yang diduga berbau korupsi mencerminkan rendahnya integritas dalam pengelolaan anggaran publik. Oleh karena itu, penting bagi KPK untuk melibatkan lembaga terkait seperti auditor independen guna memperkuat proses penyelidikan.


    Kami berharap agar KPK dapat memberikan komunikasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat terkait perkembangan kasus ini. Masyarakat berhak mengetahui apakah dugaan korupsi yang dilakukan dalam proyek WC Sultan ini benar adanya dan tindakan apa yang akan diambil oleh KPK untuk menindaklanjutinya, tegasnya. (Red)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini