 |
| Foto||Masyarakat Desa Satar Kampas Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur |
Manggarai Timur Indometro id
Masyarakat Satar Kampas mengapresiasi dan antusias terhadap caleg DPRD provinsi Alexsius Marsianus Adu karena telah bersilaturahmi dan tatap muka secara langsung dengan masyarakat Desa Satar Kampas kecamatan Lamba Leda dan Kabupaten Manggarai Timur .
Diketahui acara tersebut di hadiri oleh puluhan orang hingga di luar rumah yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik dan tokoh mudah serta calon DPRD kabupaten Manggarai Timur Hendrikus Seda dari partai buruh yang mendampingi Alexsius Marsianus Adu.
Dalam rangkaian acara itu di awali dengan "Tuak Tiba Dan Tuak Kepok " sebagai tanda penghormatan kepada caleg dari partai buruh yang telah bertatap muka secara langsung dengan masyarakat di Satar Kampas.
Alexsius Marsianus Adu menyampaikan bahwa lahirnya Partai Buruh karena hiruk pikuk seluruh para pejuang yang menyampaikan hak-hak buruh baik petani, nelayan dan lain sebagainya sehingga kita berharap agar petani harus sadar betul kira-kira mana partai yang dapat menyampaikan aspirasi masyarakat, petani dan nelayan.
 |
| Foto||Alexsius Marsianus Adu Calon DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur |
Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa Kabupaten Manggarai Timur kita ini memiliki sumber daya alam yang mencukupi namun sampai sekarang pembangunan agak melambat ketimbang Nagekeo yang tidak memiliki sumber daya alam namun pembangunan lebih cepat dari pada kabupaten Manggarai Timur.
Padahal sumber daya alam kabupaten Manggarai Timur sangat lumayan namun kembali keberpihakan pemerintah kepada masyarakat, hal ini dibuktikan dari segala kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap masyarakat.
Caleg DPRD Provinsi dari Partai Buruh itu juga menyinggung tentang nasib Masyarakat Rana Masa Mengge yang sampai sekarang belum mendapatkan kebebasan akan hak atas tanah Ulayat mereka, padahal masyarakat yang sudah lebih dulu menempati tanah itu.
apalagi sudah hidup beratus tahun begitu jadi dia berharap agar ketika ia terpilih dapat memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di Rana Masa Mengge Desa Golo Munga Barat Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Menurutnya Reforma Agraria yang menjadi salah satu program dalam Nawacita yang terus dipercepat implementasinya.
Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) untuk mempercepat reforma agraria melalui legalisasi obyek agraria di kawasan hutan.
Dengan Perpres tersebut Pemerintah akan segera menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat yang menguasai/memanfaatkan bidang tanah dalam kawasan hutan.
Masyarakat yang menguasai tanah di kawasan hutan akan diberikan hak milik, apabila memenuhi kriteria, yaitu 1. Tanah telah dimanfaatkan dengan baik, 2. Bidang tanah bukan merupakan obyek gugatan/sengketa, 3. Adanya pengakuan oleh adat ataupun kepala desa/kelurahan dengan saksi yang dapat dipercaya.
PPTKH ini adalah salah satu upaya mewujudkan pilar pertama yaitu kepemilikan lahan dalam kaitan kebijakan pemerataan ekonomi yang di launching Bapak Presiden di Boyolali April 2017.
Kebijakan pemerataan ekonomi ada 3 pilar besar, 1. Kepemilikan Lahan 2. Pemberian kesempatan bekerja dan berusaha , 3 peningkatan kapasitas SDM".
Di samping itu pula Hendrikus Seda sebagai calon anggota DPRD kabupaten Manggarai Timur dapil Lamba Leda - Lamba Leda Utara menyampaikan bahwa potensi yang di miliki oleh Lamba Leda Utara sudah sangat lumayan namun selama ini tidak ada perwakilan kita yang menyuarakan hak-hak kita sebagai petani. Ungkapnya
 |
| Foto||Hendrikus Seda Calon Anggota DPRD kabupaten Manggarai Timur |
Sehingga sapaan Erik itu berharap agar dirinya bisa terpilih untuk menjadi perwakilan rakyat dari dapil Lamba Leda dan Lamba Leda Utara agar segala hal kita bisa tersampaikan di ruang DPRD kabupaten Manggarai Timur.
Masyarakat berharap agar segala aspirasi mereka bisa tersampaikan lebih khusus mengenai nasib masyarakat Rana Masa Mengge yang sampai sekarang belum jelas hak tanah Ulayat masyarakat adat di sana.
