Keberlanjutan Pertanian di Bekasi, Mengapa BUMD Pertanain Perlu Dibentuk?

 

Bekasi - Jabar || indometro.id – 

Sejak tahun 90 an wilayah  Kabupaten Bekasi menjadi wilayah yang potensial dan menjadi  pusat perindustrian di Asia Tenggara.

Kawasan Industri terbesar berdiri di Cikarang khususnya dibagian Selatan dengan yang mencapai ribuan hektar.

Pertumbuhan penduduk baik lokal maupun urban meningkat menjadikan Kabupaten Bekasi sebagai kota metropolitan di Provinsi Jawabarat.

Di bawah era kepemimpinan Presiden Soeharto Kabupaten Bekasi menjadi pusat lambung padi ke 2 di Jawabarat setelah Kabupaten Karawang.

Seiring maju pesat Industri, property lahan pertanian  di Kabupaten Bekasi tergerus  menjadi bangunan pabrik dan perumahan  dengan berbagai  tipe.

Ketidak seimbang antara wilayah Selatan dan Utara  menimbulkan dampak sosial yang tinggi  Lahan pertanian yang terkikis habis dengan berdiri nya pabrik pabrik dan perumahan menjadi faktor  dan dampak  yang sangat signifikan  bagi pertanian di Kabupaten Bekasi.

H. Sarim Saefudin politusi  partai Golkar  yang juga anggota DPRD Kabupaten Bekasi  menanggapi fenomena tentang kondisi pertanian saat ini.

Dirinya mengatakan bahwa  Pertanian di Kabupaten Bekasi  sangat  memprihatinkan dan berdampak bagi para petani saat ini.

Dari ancaman dan bencana  kekeringan, hama, gagal panen (padi  posu), tidak maksimalnya irigasi pengairan dan pencemaran  air yang terkontamknasi  limbah membuat  petani  mengalami  kerugian  dan gagal panen, ujarnya, Selasa (05/09/2923.

H.Sarim juga mengatakan, bahwa Perda LP2B (Lahan Pertanian Pangan  Berkelanjutan) sampai saat ini tidak terealisasi.

" Dulu saya sebagai ketua Pansus dalam merumuskan Raperda LP2B namun ketidakjelasan dan sinkriniasi data jumlah lahan pertanian yang berdasarkan ( by name dan by adres) sampai saat ini belum bisa di lanjutkan rancangan  Perda Pertanian di Kabupaten Bekasi, imbuhnya.

Lanjutnya, H.Sarim memaparkan bagian dari Raperda  Pertanian.

" Dalam Raperda tersebut kita masukan program Asuransi bagi para petani kecil atau penggarap yang mengalami gagal panen  akibat hama, pusat dan bencana serta gangguan lainnya  yang merugikan petani dengan berkerjasama Pemkab Bekasi, sehingga para petani tidak mengalami kerugian setiap tahun.

Dampak kekeringan yang menjadi bencana tahunan  tentunya juga harus di antisipasi sedini mungkin , pemkab bersama masyarakat mencari solusi dalam mengatasi kekeringan yang setiap tahun terjadi, baik dari saluran irigasinya, dari kali - kali yang menjadi pusat penngairan dan menuntaskan pencemaran air semua busa di lakukan jika kesadaran masalah dan Pemkab secara maksimal  memperjuangkan para petani,cetusnya.

"Dan saya juga setuju agar lebih terfokus dan terarah   Pemkab Bekasi bisa membentuk  BUMD Pertanain atau Pangan  seperti  yang diusulkan oleh Kadin Kabupaten Bekasi.

Pertanian adalah budaya  Bekasi  dari jaman nenek moyang banyak sudah budaya didalam pertanian kita yang di tinggalkan,kalau kita masih doyan  makan nasi tentunya harus menguatkan  pertanian yang produktif, pungkas Anggota DPRD Kabupaten Bekasi,H.Sarim Saefudin.

Sementara itu Ketua TPPD Kabupaten Bekasi Bidang Penggaran dan Perencanaan Drs. H.Sudarisman menanggapi hal tersebut. 

Menurutnya, keunggulan dan potensi pertanian pun harus dijadikan sub visi, karena masyarakat dan budayapun masih banyak yg menekuni hal ini dan wilayahnyapun cukup luas. Pertanian pun banyak sekali menyerap tenaga kerja.  Kalau perlu dijadikan agro pertanian,katamya.  Kamis (08/09/2023).

Disinggung tentang rencana penganggaran  Sudarisman mengatakan, bahwa yang pertama harus dilihat dahulu keunggulan- keunggulan  dan potensi yangg ada di kabupaten Bekasi. Keunggulan dan  Potensi yang  ada dijadikan visi dan misi kepala daerah atau calon kepala daerah. Dalam setiap misi dicantumkan program dan tupoksi yg ada di  masing- masing  OPD. Dalam kegiatan tahunan apa yang jadi prioritas program berdasarkan rencana awal RKPD dan program prioritas berdasarkan ranwal dan isu daerah. Baru kita berbicara anggaran yg akan dilaksanakan oleh OPD atau BUMD. Atas dasar itulah baru kita berbicara kegiatanyg akan dilaksanakan. Berbicara pemerintahan kita harus berbicara secara konverhensensif dan berkesinambungan. tutupnya. (***)

Lokasi:

Berbagi :