INDOMETRO.id Tanggamus -
Ketua Lembaga LPAKN RI PRO JAMIN Helmi kembali angkat bicara terkait Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Pekon Ampai Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus,tak hanya tahun 2022 BLT DD Pekon Ampai yang bermasalah tidak menutup kemungkinan di tahun 2021
Pasalnya masalah BLTDD Pekon Ampai tahun 2021 lalu sempat ramai dengan ada nya pemotongan BLTDD dari nilai RP 35.000 tiga puluh lima ribu rupiah hingga RP 50.000 Lima puluh ribu rupiah.
Atas dasar itu lah Ketua Lembaga LPAKN RI PRO JAMIIN akan kembali mendalami kasus dugaan penyaluran BLTDD yang tidak sesuai dengan mekanisme atau keluar dari jalur yang telah di tetapkan oleh pemerintah bahwasannya BLT DD ada lah hak mutlak KPM dan tidak ada alasan untuk di potong potong.
Ketua LPAKN RI PRO JAMIN Helmi mengatakan kami akan kembali pelajari dan dalami masalah BLTDD Pekon Ampai, selain di tahun 2022 yang sekarang masih kita kawal bahkan kita masih menunggu kapan pihak Inspektorat akan turun untuk investigasi di lapangan,sembari menunggu pihak Inspektorat investigasi kami beserta tim akan mendalami info terkat Pemotongan BLTDD di tahun 2021 lalu . terang Helmi. pada Sabtu (8)7/2023)
Dengan adanya info pemotongan senilai RP 35.000 ribu rupiah sampai Rp 50.000 ribu rupiah per KPM sedangkan jumlah KPM di tahun 2021 ada ratusan KPM sementara kami belum tau persis jumlah KPM di tahun 2021 apa kah mencapai 300 KPM atau tidak dan kami juga akan memastikan KPM benar menerima BLTDD atau tidak nya
Lanjut Helmi kalau untuk pemotongan itu sendiri apa kah semua KPM tersebut di lakukan pemotongan semua atau tidak nya , maka atas dasar informasi tersebut kami kembali akan dalami permasalahan BLTDD Pekon Ampai Kecamatan Limau Ini dari tahun 2021 dan tahun 2022 , karena narasumber kami mengatakan selama ada nya BLTDD mereka tidak pernah menerima bantuan tersebut .
Jadi tidak menutup kemungkinan nama mereka juga masuk sebagai penerima bantuan langsung tunai BLTDD tersebut , jadi sebagai lembaga sudah sewajarnya kalau kita akan dalami dan akan kita pertanyakan juga, bahkan saya berharap pada Inspektorat Tanggamus untuk turun lapangan menanyakan langsung sama KPM .ungkap Helmi
Yang jelas saya berharap pada pemerintah Pekon dan Inspektorat Tanggamus untuk bisa membuka permasalahan BLT DD Pekon Ampai ini secara terbuka jangan ada yang di tutup tutupi agar tidak menimbulkan kecurigaan, begitu juga dengan Kepala Pekon nya , kalau ia mengaku BLT DD tidak ada masalah , caranya gampang kok kumpulkan semua KPM di Balai Pekon biar jelas siapa yang tidak menerima dan siapa juga yang menerima , biar semua nya jelas .pungkas nya
