Ads:
.png)
Bengkalis, Indometro.id - Dalam melaksanakan pemerintahan Desa Hendaknya Kades dapat memposisikan diri sebagai pemimpin yang bijaksana dan harus mampu mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakatnya, Tampa harus membedakan kelompok tertentu.
Dengan pelaksanaan pemerintahan desa yang baik, akan mampu menciptakan suasana yang kondusif dan terhindar dari konflik yang seringkali berujung merugikan masyarakat banyak. Kades sebagai orang yang dipercaya masyarakat memimpin desa hendaknya mampu merangkul seluruh masyarakat.
Terkait penggunaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Mentri keuangan no 190/PMK.07/2021 tentang pengelolaan dana desa dan Permendes tentang Preoritas Penggunaan dana desa tahun 2022 . UU no 2 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara. Sangatlah jelas sebagai pedoman yang wajib dilaksanakan secara tehnis.
Namun lain halnya sebagaimana yang diungkapkan Zamri warga Desa Senderak Dusun Pembangunan Bukan seperti yang terjadi di Desa Senderak Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengklis yang dilaporkan kepada pihak Polres Bengkalis beberapa waktu yang lalu.
Hal itu dilakukan dikarenakan akibat tindakan dan sepak terjang Kades yang sengaja membuat kebijakan yang DIDUGA merugikan masyarakatnya sehingga terjadi Polimek permasalahan di desa.
Pada hari Minggu tanggal 19/juni /2022 bertempat dikediaman ketua kelompok Tani Jeky Saputra pukul 10.30 wib RT/RW 01/01 Dusun pembangunan Jl.utama . Berkumpul 8 (Delapan) kelompok Tani Desa yang dihadiri Kades Senderak memanggil beberapa media untuk klarifikasi terkait permasalahan batuan Dana Desa yang saat ini menjadi permasalahan yang mencuat dibeberapa media.
Dalam pertemuan tersebut para ketua kelompok yang diwakili oleh Jeky Saputra mengatakan bahwa ungkapan pelapor kepada wartawan sehingga naiknya di Pemberitaan oleh beberapa media itu tidak benar tudingan itu fitnah dan kami tidak pernah memberi kepala Desa, Malahan kami kelompok Tani baik dari Perikanan, Peternakan dan Perkebunan berterimakasih mendapat bantuan itu tandasnya
Begitu juga dengan ungkapan kepala desa senderak Harianto SH. Didalam pertemuan ia mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh pelapor kepada beberapa media di Bengkalis sehingga muncul berita berita miring itu ceritanya mengada-ngada tidak benar dan Fitnah dan telah mencemarkan nama baik desa dan dirinya sebagai kepala Desa. Namun untuk itu pihak desa didalam perkara ini tidak akan diam bahkan sebaliknya akan melaporkan kembali pelapor yang sengaja membuat fitnah dan ketidak ketentraman di Desa.
Pada pertemuan itu juga Kades Senderak Kecamatan Bengkais Kabupaten Bengkalis Harianto SH, mengatakan bahwa laporan yang di sampaikan ke Polres Bengkalis oleh warganya, itu tidak sah karena surat tersebut semacam surat kaleng, Kemarin saya sudah konfirmasi pihak tipikor Polres Bengkalis Terkait laporan itu," Cetus Kades Senderak.
Sementara ditempat berbeda dihari yang sama dan tanggal sama sekitar lebih kurang pukul 12.15 wib. Zamri sebagai pelapor pada saat dikonfirmasi oleh tim media dikediamannya di Jl utama Rt 01/Rw01 Dusun Pembangunan mengatakan bahwa dirinya siap bertanggung jawab atas apa yang telah disampaikan kepada pihak polres dan pihak media.
Dikatakannya cerita dan laporan itu bukan rekayasa atau mengada ada itu fakta dan hal itu benar adanya bahwa memang ada pemotongan pada kelompok dan pungutan penerimaan staf Desa. Kami ada bukti data fakta bahkan Rekaman pengakuan bendahara kelompok Tani penerima bantuan bahkan terkait pungutan penerimaan staf Desa itu diakui langsung oleh orang tuanya.
Apapun yang dikatakan oleh kepala desa yang menganggap laporan kami laporan tidak sah semacam surat kaleng biarkan saja, Jikalau surat kami tidak sah ini bukti SMS dari pihak kepolisian, (Sambil Zamri Menunjukan Chat Watsap)
Kami senantiasa selalu berhubungan setelah laporan masuk kemarin. Kepada bapak bapak LSM dan wartawan diharapkan agar terus memantau terus, Sebab masalah ini bukan kejadian yang pertama kali di desa ini," ungkap Zamri.
"Sejujurnya yang kami buat ini semata mata untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa .kami ini asli putra desa apa mungkin mau merusak desa sendiri tentu tidak.Begitu juga dengan laporan, Kami langsung mendatangi kantor Polres Bengkalis," imbuhnya.
Kami berharap biarlah aparat penegak Hukum datang kelapangan periksa fakta sebenarnya. Saya akan buktikan itu. Bila perlu pemerintah pusat melalui BPK turun MENGAUDIT pelaksanaan penggunaan keuangan dana desa semenjak dipimpinnya, tidak tegas Karna hal ini ada suatu intrik intrik perbuatan yang sengaja dilakukan oleh oknum pihak desa. Kuat dugaan sebelumnya sudah diatur sedemikian rupa sehingga terkesan pihak desa tidak melakukanya. Intinya kapan pun di manapun kami siap demi ketentraman warga masyarakat Desa senderak .untuk mempertanggung jawabkan apa yang saat ini menjadi permasalahan kami siap membuka tabir kepalsuan ini.
Kepada pihak kelompok kelompok tani yang ada saya berbicaralah sejujurnya, Karna ditakuti setelah nanti benar benar terjadi proses penyelidikan bisa membahayakan kelompok tani itu sendiri.Apa salahnya permasalahan itu diungkapkan dengan benar tidak menutup nutupi . Karna bantuan itu diberikan oleh pemerintah pusat melalui Dana Desa dikelola oleh pemerintah desa semata mata untuk kemakmuran masyarakat.ungkap zamri
Menyikapi Pelaporan ini BAK-LIPUN (Badan Anti Korupsi - Lembaga Inventarisir pemantau Uang Negara) Kab.Bengkalis Rahman Siregar minta dengan tegas Dugaan laporan masyarakat desa senderak segera ditindak lanjuti oleh Aparat penegak hukum.Dengan segera dilakukannya pengumpulan data dan keterangan oleh aparat hukum yakni Polres Bengkalis. Atas aduan Masyarakat kami sangat mendukung laporan masyarakat terhadap dugaan pemerasan dalam jabatan atau dengan kata lain Pungli di Desa Senderak kepada kelompok tani yang diberi bantuan melalui Dana Desa.
Aduan tersebut sangat baik demi memberikan efek jera kepada pihak atau oknum yang melakukan tindak pidana pemerasan untuk memperkaya diri sendiri atau Koorporasi.Untuk itu segeralah ditindak lanjuti agar dugaan ini tidak menjadi polimek ditengah masyarakat desa senderak dan sekiranya terjadi di desa desa lainya bisa terungkap ke Publik. Hal tersebut ditegaskan oleh BAK-LIPUN ( Badan Anti Korupsi - Lembaga inventarisir Pemantau Uang Negara.) Rahman Siregar.* (Tim)
