Ads:
.png)
Jakarta, Indometro.id -
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah untuk
meningkatkan belanja pelayanan publik atau belanja yang kemanfaatannya
dirasakan langsung oleh masyarakat luas, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan.
Di lain pihak, Mendagri meminta kepala daerah mengurangi belanja aparatur, yaitu belanja yang kemanfaatannya dirasakan secara langsung oleh aparatur daerah, tetapi tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat luas, seperti administrasi umum, operasional dan pemeliharaan, belanja pegawai atau personalia, sampai pada biaya perjalanan dinas.
“Kurangi
belanja aparatur, perbanyak betul belanja yang manfaatnya langsung ke
masyarakat,” ujarnya dalam Pembukaan Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam
Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota Tahun 2021, Senin
(13/09/2021).
Menurut Tito, pandemi COVID-19 mengajarkan pengelolaan Anggaran
dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diarahkan pada sektor produktif yang
berimbas langsung dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara umum.
Pandemi juga memberikan pembuktian bahwa banyak kegiatan atau pertemuan yang
dapat dilaksanakan secara virtual, dengan tetap menghasilkan output yang
produktif.
Dengan cara itu, anggaran belanja aparatur juga dapat dikurangi.
Sebaliknya, anggaran tersebut dapat dialihkan untuk penyelesaian persoalan di
daerah masing-masing. Mendagri mengambil contoh persoalan sampah dan
pengelolaannya, anggaran yang semula dialokasikan untuk belanja aparatur dapat
dialihkan untuk pembuatan tim yang bergerak khusus mengelola sampah di malam
hari.
Dengan begitu, diharapkan setiap pagi daerah tersebut dalam keadaan
bersih dan bebas sampah. “Tergantung masalahnya apa, kalau masalahnya misalnya
kotoran sampah, upayakan buat tim [untuk] mengelola daerahnya sehingga bersih
bebas sampah,” ujarnya.
Selain itu, Tito juga meminta kepala daerah untuk
memerhatikan alokasi anggaran di bidang pendidikan dan kesehatan. Ia menekankan
agar alokasi tersebut tak hanya bersifat formalitas, namun dijalankan dan
disalurkan sesuai pos anggarannya, serta dirasakan manfaatnya.
“Perbanyak juga
belanja-belanja yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti
pendidikan dan kesehatan, pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen minimal,
itu wajib, tapi tolong dipelototin lagi,” tandasnya.
(**)
