Ads:
.png)
 |
| Proyek Pembersihan Eceng Gondok Bendungan Batujai Menelan Dana Milyaran Rupiah |
Lombok, indometro.id - Jaringan advokasi dan tindak pidana korupsi (Jati) Nusa Tenggara Barat mempertanyakan alokasi anggaran proyek pembersihan Eceng Gondok di Bendungan Batujai.29/4/2021
Ketua LSM Jati NTB, Sadam mengatakan , Semestinya anggaran pengerjaan harus dipublikasi supaya masyarakat tahu sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
Berdasarkan UU No 14 tahun 2008 tersebut, bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Namun demikian pihak BWS Nusa Tenggara tidak pernah memberikan informasi yang valid apalagi sosialisasi kepada masyarakat,"tegas pria ini mantan aktivitis Mataram.
Jati NTB juga menilai proyek pengerjaan pembersihan Eceng Gondok ada dugaan permainan yang tersturktur, sistematis dan masif yang dibangun oleh oknum-oknum pegawai ,pengawas BWS Nusa Tenggara.
Lanjutnya, terbukti tidak pernah adanya dipasang plang jumlah anggaran dengan adanya persoalan ini maka kami mengajak semua elemen masyarakat untuk ikut andil mengawasi proyek tersebut yang terindikasi bermasalah.
Kita bisa melihat progres pengerjaan proyek tersebut dari tahun 2016-2021 hasilnya begitu-begitu saja tidak ada perubahan yang signifikan apalagi dampak positif terhadap ekonomi masyarakat ditengah pandemi covid-19," tambahnya
Kemudian Jati NTB, mempertegas bahwa setiap tahun membutuhkan anggaran yang besar, di tahun 2016 membutuhkan anggaran 1,6 M begitupun tahun berikutnya hingga membutuhkan biaya puluhan milyar di tahun 2021.
Maka dengan ini kami LSM Jati NTB menggelar aksi demonstrasi terkait proyek pngerjaan pembersihan eceng gondok tersebut dengan beberapa tuntutan dari pokok persoalan," terangnya.
Adapun tuntutannya, meminta Kapolres Lombok Tengah dan Kapolda NTB untuk mengusut tuntas proyek pembersihan eceng gondok dibendungan Batujai.
Meminta kepada kejaksaan Negeri Praya dan kejaksaan tinggi NTB serta BPK untuk mengaudit anggaran proyek BWS."tutupnya
Sudirman
