Ads:
.png)
 |
| ist |
MEDAN, INDOMETRO.ID – Djajawi Murni (54), terdakwa kosmetik ilegal keringat dingin saat menjalani persidangan di ruang Cakra 5 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (11/9). Direktur CV Agung Lestari ini, berungkali dihardik majelis hakim karena dianggap memberikan keterangan berbelit.
Sidang yang beragendakan keterangan saksi ahli sekaligus pemeriksaan terdakwa, menyatakan terdakwa dianggap bersalah melanggar UU Perlindungan Konsumen dan tidak memiliki izin edar.
“Sementara, Dra Jojo Siagian mengatakan barang bukti yang bukti yang tercantum tidak terdaftar di Balai POM dan tidak memiliki izin edar,” katanya.
Usai membacakan keterangan saksi ahli, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Saat majelis hakim menanyakan terkait kedatangan polisi ke gudang miliknya, terdakwa malah memberikan jawaban berbelit-belit.
“Gudang itu untuk menyimpan barang-barang kosmetik pak,” jawab terdakwa.
“Ini tidak ada izinnya, kau jangan macam-macam. Kau tidak boleh melakukan apapun kalau tidak ada izin. Emang barang ini mau kau apakan? Apa mau kau simpan sampai busuk,” hardik ketua majelis hakim, Erintuah Damanik.
“Kalau ada konsumen minta, baru kita jual pak,” jawab terdakwa.
Terdakwa mengakui, bahwa ia mendapatkan barang-barang tersebut dari Malaysia.
“Apa ada tanda lengkap dia (warga Malaysia) sebagai selesman? Itu semua merek-merek asing itu,” hardik Erintuah lagi.
“Tahu saudara, kenapa itu disita, pertama karena itu tidak masuk ke kas keuangan negara. Kedua, tidak ada jaminan kesehatan untuk masyarakat itu aman,” kata Erintuah.
Diapun mengaku telah lima tahun mengedarkan bisnis kosmetik ilegalnya di Medan.
“Lima tahun kok baru coba-coba, kau tidak ditahan ya?,” ketus Erintuah kepada terdakwa lagi.
“Tahanan kota pak,” jawab terdakwa.
Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Anwar Ketaren dan Fransiska Panggabean disebutkan, pada tanggal 21 Januari 2019, ditangkap petugas Polda Sumut di gudang kosmetik milik terdakwa di Jalan Merbau No 12 Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah.
“Terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar,” kata JPU.
Kemudian, tahun 2013 terdakwa memulai usaha menjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar dimana terdakwa membeli kosmetik tersebut dari Negara Malaysia.
Tahun 2014, terdakwa ingin mengurus izin edar kosmetik yang diperjualbelikan melalui kantor biro jasa yang bernama kantor Felix.
Namun saat itu, terdakwa hanya melalui komunikasi saja dan tidak membuat surat permohonan resmi secara tertulis. Sehingga terdakwa tidak dapat memiliki izin untuk memperjualbelikan kosmetik tersebut.
Selama menjalankan bisnis kosmetik ilegalnya itu, terdakwa mempunyai 16 konsumen tetap di Pasar Sambas dan Petisah.
Sementara, petugas Polda Sumut yang mendapatkan informasi dari masyarakat, langsung melakukan penyelidikan.
Saat itu, petugas melihat Roni Faisal mengendarai sepeda motor dengan membawa kotak berisikan kosmetik yang didistribusikan ke toko kosmetik di Medan.
Benar saja, saat melakukan pemeriksaan, petugas menemukan isi kotak yang dibawa Roni Faisal berisi kosmetik ilegal. Dari hasil interogasi, dia mengakui bahwa kosmetik ilegal tersebut milik terdakwa.
Setidaknya dari gudang CV Agung Lestari, petugas mengamankan puluhan produk kosmetik ilegal.
“Perbuatan terdakwa diancam Pidana Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 196 Jo Pasal 98 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Serta Pasal 62 ayat (1) UU RI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” tandas JPU.
Berita ini telah di terbitkan dan bersumber dari sumutpos
