 |
| Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (kanan) didampingi Sekjen Hinca Pandjaitan (kiri) |
"Munculnya kabar di media bahwa Partai Demokrat memberi kompensasi kepada DPD untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf, perlu diklarifikasi kebenarannya. Kami juga tidak elok menanggapi kabar tersebut melalui media juga," kata Ketua DPP Gerindra, Nizar Zahro di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 10 September 2018.
Nizar menjelaskan, Partai Gerindra beserta koalisi yang lain akan melakukan rapat internal untuk menyikapi isu itu. Petinggi Partai Demokrat juga akan diklarifikasi mengenai hal itu.
Nanti, ada rapat internal parpol pengusung untuk membahas semua dinamika yang terjadi. Termasuk, membahas isu adanya DPD dari parpol tertentu yang mendukung Jokowi-Ma'ruf. Di rapat tersebutlah, baru ketahuan kebenarannya," ujar Nizar.
Nizar optimistis, masalah ini bisa dibicarakan secara kekeluargaan dari hati ke hati. Dia menilai, masalah ini secara elok lebih baik dibahas di internal partai koalisi.
"Gerindra berharap bahwa semua parpol pengusung solid mendukung Prabowo-Sandi. Adapun munculnya dinamika-dinamika di lapangan, lebih elok dibahas dalam forum internal parpol pengusung," kata Nizar.
BACA JUGA:
Fadli Zon Tak Percaya Demokrat Main 2 Kaki, Pegang Teguh Omongan SBY
Sebelumnya, Partai Demokrat disebut-sebut memberikan dispensasi kepada Gubernur Papua, sekaligus Ketua DPD Demokrat Papua, Lukas Enembe, untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Hampir seluruh wilayah di Papua, juga diketahui mendukung Jokowi.
Selain Lukas Enembe, kader Partai Demokrat yang menyatakan dukung Jokowi adalah Gubernur NTB, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi, mantan Gubernur Jatim dua periode, Soekarwo. Bahkan, diisukan Gubernur Banten yang juga kader Partai Demokrat, Wahidin Halim ikut mendukung Jokowi.(vv)
