 |
| foto |
INDOMETRO.ID- Kementerian Sosial di tahun 2018 menargetkan berdiri sebanyak 100 Kampung Siaga Bencana (KSB) sebagai bagian upaya pemerintah mendorong kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
Hal itu disampaikan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat saat mengukuhkan Desa Kalijati, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran sebagai KSB ke-608, Rabu (1/8).
Dia mengatakan, tinggal di lokasi rawan bencana bukan berarti hidup dalam kekhawatiran. Bukan pula menunggu bencana datang baru menggerakkan dan melatih warga kesiapsiagaan menghadapi bencana.
"Tapi kita harus menyadari betul bahwa Indonesia adalah daerah dengan risiko rawan bencana sehingga harus selalu siaga. Dalam hal kewaspadaan ini, tentunya masyarakat yang lebih mengetahui kondisi wilayahnya masih-masing karena merupakan tempat tinggal mereka," terang Harry.
KSB merupakan wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan kawasan atau tempat untuk program penanggulangan bencana. Hingga Juli 2018, jumlah KSB mencapai 608 dan diharapkan terus bertambah hingga 100 di akhir tahun. Beberapa titik yang tengah disiapkan untuk menjadi KSB adalah Kabupaten Sumba Timur di NTT, Kabupaten Lombok Timur di NTB, Kabupaten Pulau Buru Selatan di Maluku, dan Kabupaten Cilacap di Jawa Tengah.
Tujuan KSB untuk memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan risiko bencana. Kemudian membentuk jejaring siaga bencana berbasis masyarakat dan memperkuat interaksi sosial anggota masyarakat, mengorganisasikan masyarakat terlatih untuk siaga bencana, serta mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang ada untuk penanggulangan bencana.
"Intinya agar masyarakat dapat waspada terhadap bencana, siaga pada perubahan lingkungan yang ekstrim, serta mengetahui langkah-langkah yang diperlukan dalam menanggulangi bencana," jelas Harry.
Dia menjelaskan, ada lima hal yang harus diperhatikan dalam kaitan dengan KSB. Pertama, warga KSB harus memiliki mental yang tangguh.
"Kesiagaan, apalagi berkait bencana, selalu mengandalkan kegigihan mental. Mental yang tangguh merupakan prasyarat utama dalam pembentukan kampung siapa bencana," terang Harry.
Kedua solidaritas. Kekompakan harus menjadi ciri karakter warga KSB sebab bencana tidak akan pernah bisa dihadapi secara perorangan. Ketiga kepekaan. Warga KSB harus punya kepekaan terutama dalam kemampuan mendeteksi awal dalam membaca gejala gejala alam sehingga lebih bisa mengantisipasi.
Harry mencontohkan, di Kabupaten Pangandaran hampir setiap tahun terjadi banjir dan tanah longsor. Maka warga harus mencermati apa yang menjadi penyebabnya.
"Hutan-hutan dan lereng bukit tidak boleh gundul, pohon-pohon tidak ditebang, reboisasi terus digalakkan, masyarakat tidak membuang sampah di sungai dan seterusnya," tuturnya.
Keempat adalah pengetahuan dan keterampilan. Warga KSB harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang bisa meminimalisir dampak bencana. Kelima, warga harus rajin melakukan latihan kesiagaannya. Kemauan dan kesungguhan dalam memprogram latihan penting menjadi agenda warga.
"Selain kesiapan warga, peran aktif pemda sangat penting. Oleh karena itu, Kemensos mendorong bupati dan wali kota menjadi pembina Taruna Siaga Bencana (Tagana) agar dapat menjadi pelopor dan mengajak masyarakat peduli bencana," papar Harry.
Direktorat Perlindungan Korban Bencana Alam (PSKBA) Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial mencatat, sepanjang Januari-Juni 2018 telah terjadi 1.134 bencana. Sebanyak 124 orang meninggal dunia, 427 orang luka-luka dan 777.620 orang mengungsi. Sebanyak 2.700 rumah rusak berat, 4.760 rumah rusak sedang, dan 12.672 rumah rusak ringan.
Beberapa bencana diantaranya kejadian Luar Biasa (KLB) gizi buruk di Kabupaten Asmat, gempa bumi di Banten, tanah longsor di Bogor, erupsi Gunung Sinabung di Karo dan erupsi Gunung Agung di Bali, banjir di Cirebon dan Banyuwangi, serta gempa bumi di Banjarnegara dan Sumenep.
"Peran Kementerian Sosial dalam penanggulangan bencana mencakup tiga hal besar. Yakni penguatan kapasitas sosial yang dilakukan pada tahap sebelum terjadi bencana, asistensi sosial pada saat terjadi bencana serta pemulihan sosial pada tahap lanjut setelah bencana terjadi," demikian Harry. (rm)
