 |
| Bambang Soesatyo |
"DPR mengimbau masyarakat untuk disiplin dalam melakukan pembayaran iuran peserta BPJS Kesehatan, guna meminimalisir defisit anggaran dalam BPJS Kesehatan," kata Ketua DPR, Bambang Soesatyo, dalam keterangan beberapa saat lalu (Sabtu, 28/7).
Legislator Golkar itu menambahkan, defisit yang dialami BPJS Kesehatan memang berbuntut. Bahkan ada peraturan baru BPJS Kesehatan terkait pelayanan katarak, persalinan dengan bayi lahir sehat, dan rehabilitasi medik yang kini menuai kontroversi.
Bambang menegaskan, Kementerian Kesehatan harus segera mengatasi persoalan yang mendera BPJS Kesehatan. Menurutnya, hal yang harus tetap diutamakan adalah kualitas layanan BPJS Kesehatan untuk masyarakat.
"Mendorong Kemenkes untuk mendesak BPJS Kesehatan dan segera mengatasi defisit anggaran dengan tidak mengurangi pelayanan bagi masyarakat, namun lebih ke peningkatan pendapatan serta meningkatkan pengawasan terhadap potensi kecurangan yang masih marak dalam pelayanan kesehatan," ujar Bambang,
Selain itu, Bamsoet juga meminta Kemenkes bersama Kementerian Keuangan mengkaji ulang kondisi keuangan BPJS Kesehatan.
"Ini demi memperbaiki tata kelola keuangan yang ada serta berfokus pada mutu layanan dan efektivitas pembiayaan," demikian Bambang. (rmol)
loading...
Legislator Golkar itu menambahkan, defisit yang dialami BPJS Kesehatan memang berbuntut. Bahkan ada peraturan baru BPJS Kesehatan terkait pelayanan katarak, persalinan dengan bayi lahir sehat, dan rehabilitasi medik yang kini menuai kontroversi.
Bambang menegaskan, Kementerian Kesehatan harus segera mengatasi persoalan yang mendera BPJS Kesehatan. Menurutnya, hal yang harus tetap diutamakan adalah kualitas layanan BPJS Kesehatan untuk masyarakat.
"Mendorong Kemenkes untuk mendesak BPJS Kesehatan dan segera mengatasi defisit anggaran dengan tidak mengurangi pelayanan bagi masyarakat, namun lebih ke peningkatan pendapatan serta meningkatkan pengawasan terhadap potensi kecurangan yang masih marak dalam pelayanan kesehatan," ujar Bambang,
Selain itu, Bamsoet juga meminta Kemenkes bersama Kementerian Keuangan mengkaji ulang kondisi keuangan BPJS Kesehatan.
"Ini demi memperbaiki tata kelola keuangan yang ada serta berfokus pada mutu layanan dan efektivitas pembiayaan," demikian Bambang. (rmol)
