Foto/Net |
Program ini diimplementasikan di sembilan Kabupaten di Jawa Barat yakni Indramayu, Karawang, Purwakarta, Majalengka, Sumedang, Cianjur, Garut, Ciamis, dan Tasikmalaya.
Lewat Program tersebut, diyakini bisa meningkatkan posisi para petani, dari sebagai penggarap lahan yang tidak memiliki akses pasar dan kendali pada harga produksi, menjadi pemilik bersama atas entitas bisnis dengan model yang memberikan keuntungan maksimal bagi para petani.
"Tahap-tahap awal yang menjadi kunci program Kewirausahaan Pertanian telah diwujudkan dalam bentuk piloting berupa entitas-entitas bisnis PT Mitra BUMDES Bersama (MBB) berbasis kerjasama komunitas di sebelas kecamatan dalam sembilan kabupaten," papar Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro di Jakarta, kemarin.
Program Kewirausahaan Pertanian dan Digitalisasi Pertanian telah diresmikan Presiden Joko Widodo di Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada awal Juni 2018. Lebih dari 7 ribu petani di Sliyeg dilibatkan dalam program itu sehingga memungkinkan penyerapan beras petani dengan harga yang baik.
Bahkan lewat MBB Sliyeg, telah dibangun Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) Sliyeg di desa Majasari, lengkap dengan mesin pengering berkapasitas 30 ton per siklus, mesin penggiling berkapasitas 3 ton gabah per jam, dan mesin pengemasan berkapasitas 4 ton beras per jam. Salah satu arahan Presiden kala meresmikan program tersebut adalah, kewirausahaan pertanian harus memiliki skala yang besar untuk memastikan efektivitas dan nilai tambah bagi petani. ehingga, petani dapat merasakan manfaat nyata dari program tersebut. Jokowi pun akan terus memantau program ini selama enam bulan. Apabila berhasil, program tersebut akan diangkat menjadi program nasional.
"Kami akan terus melakukan proses edukasi dan sosialisasi sistem digital pertanian hingga September 2018. Kemudian pada Oktober dan November diharapkan proses pengalihan pola petani menjual gabah menjadi petani menjual beras sudah bisa terjadi pada panen raya di Sliyeg," bebernya.
Ia berharap pada Tahun 2019, perluasan program Kewirausahaan Pertanian dan Digitalisasi Sistem Pertanian sudah bisa diimplementasikan ke seluruh kabupaten di Indonesia.
"Peran perbankan jelas. Aspek permodalan bisa kami penuhi. Lalu, akan dibantu dengan baik dari segi pembinaan dan teknologi oleh Telkom bersama sejumlah BUMN sektor Pangan. Sehingga semua aspek bisa terpenuhi," kata Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan BNI Catur Budi Harto.
Dikembangkan Telkom
Direktur Digital & Strategic Portfolio Telkom David Bangun juga optimistis, program ini membantu meningkatkan kesejahteraan para petani. Terlebih, pembinaan dan digitalisasi sistem pertanian dikembangkan Telkom Indonesia, sistemnya terintegrasi melalui aplikasi digital pertanian yang disebut Logistik Tani (Logtan).
Dengan Logtan, dapat dilakukan pendataan petani, lahan, dan aktivitas pertanian lainnya yang dapat digunakan dalam pemrosesan layanan pertanian seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat), AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi), penyerapan beras, serta pembelian saprotan (sarana produksi pertanian).
"Informasi yang terekam dalam Logtan telah divalidasi langsung ke lapangan dan dilengkapi dengan dokumen pendukung (foto petani, foto lahan, dokumen KTP, dan dokumen KK)," terangnya.
Keberadaan Mitra BUMDes Bersama pun cukup strategis mewujudkan kesejahteraan petani. Sebab, Mitra BUMDes bertugas membangun Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) yang memiliki mesin-mesin pengering dan penggiling gabah untuk digunakan para petani, sehingga petani dapat menjual hasil panennya dalam bentuk beras.
Digitalisasi sistem Pertanian akan membuat pengelolaan bisnis yang modern dalam Kewirausahaan Pertanian, termasuk pemanfaatan perangkat ERP (Enterprise Resource Planning) dan POS (Point of Sales) oleh petani. David menilai, ERP memungkinkan alur pendanaan, bahan baku, produksi, dan sistem pendukung dapat diperbaharui secara cepat dan dipantau secara akurat.
Sementara POS akan memudahkan proses penjualan dan pemantauan data-data penjualan. POS telah terintegrasi dengan ERP, sehingga seluruh aktivitas MBB di seluruh Indonesia dapat teragregasi dan termonitor langsung untuk level nasional. Dengan skala penyerapan yang memadai, Mitra BUMDes juga dapat melakukan akses pasar dan memberikan harga yang lebih menguntungkan bagi petani.
BACA JUGA INI:
Program Kewirausahaan dan Digitalisasi Pertanian ini didukung sinergi sejumlah BUMN, diantaranya, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, Bank BTN, Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Perum Bulog.(rmol)
Lewat Program tersebut, diyakini bisa meningkatkan posisi para petani, dari sebagai penggarap lahan yang tidak memiliki akses pasar dan kendali pada harga produksi, menjadi pemilik bersama atas entitas bisnis dengan model yang memberikan keuntungan maksimal bagi para petani.
"Tahap-tahap awal yang menjadi kunci program Kewirausahaan Pertanian telah diwujudkan dalam bentuk piloting berupa entitas-entitas bisnis PT Mitra BUMDES Bersama (MBB) berbasis kerjasama komunitas di sebelas kecamatan dalam sembilan kabupaten," papar Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro di Jakarta, kemarin.
Program Kewirausahaan Pertanian dan Digitalisasi Pertanian telah diresmikan Presiden Joko Widodo di Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada awal Juni 2018. Lebih dari 7 ribu petani di Sliyeg dilibatkan dalam program itu sehingga memungkinkan penyerapan beras petani dengan harga yang baik.
Bahkan lewat MBB Sliyeg, telah dibangun Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) Sliyeg di desa Majasari, lengkap dengan mesin pengering berkapasitas 30 ton per siklus, mesin penggiling berkapasitas 3 ton gabah per jam, dan mesin pengemasan berkapasitas 4 ton beras per jam. Salah satu arahan Presiden kala meresmikan program tersebut adalah, kewirausahaan pertanian harus memiliki skala yang besar untuk memastikan efektivitas dan nilai tambah bagi petani. ehingga, petani dapat merasakan manfaat nyata dari program tersebut. Jokowi pun akan terus memantau program ini selama enam bulan. Apabila berhasil, program tersebut akan diangkat menjadi program nasional.
"Kami akan terus melakukan proses edukasi dan sosialisasi sistem digital pertanian hingga September 2018. Kemudian pada Oktober dan November diharapkan proses pengalihan pola petani menjual gabah menjadi petani menjual beras sudah bisa terjadi pada panen raya di Sliyeg," bebernya.
Ia berharap pada Tahun 2019, perluasan program Kewirausahaan Pertanian dan Digitalisasi Sistem Pertanian sudah bisa diimplementasikan ke seluruh kabupaten di Indonesia.
"Peran perbankan jelas. Aspek permodalan bisa kami penuhi. Lalu, akan dibantu dengan baik dari segi pembinaan dan teknologi oleh Telkom bersama sejumlah BUMN sektor Pangan. Sehingga semua aspek bisa terpenuhi," kata Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan BNI Catur Budi Harto.
Dikembangkan Telkom
Direktur Digital & Strategic Portfolio Telkom David Bangun juga optimistis, program ini membantu meningkatkan kesejahteraan para petani. Terlebih, pembinaan dan digitalisasi sistem pertanian dikembangkan Telkom Indonesia, sistemnya terintegrasi melalui aplikasi digital pertanian yang disebut Logistik Tani (Logtan).
Dengan Logtan, dapat dilakukan pendataan petani, lahan, dan aktivitas pertanian lainnya yang dapat digunakan dalam pemrosesan layanan pertanian seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat), AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi), penyerapan beras, serta pembelian saprotan (sarana produksi pertanian).
"Informasi yang terekam dalam Logtan telah divalidasi langsung ke lapangan dan dilengkapi dengan dokumen pendukung (foto petani, foto lahan, dokumen KTP, dan dokumen KK)," terangnya.
Keberadaan Mitra BUMDes Bersama pun cukup strategis mewujudkan kesejahteraan petani. Sebab, Mitra BUMDes bertugas membangun Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) yang memiliki mesin-mesin pengering dan penggiling gabah untuk digunakan para petani, sehingga petani dapat menjual hasil panennya dalam bentuk beras.
Digitalisasi sistem Pertanian akan membuat pengelolaan bisnis yang modern dalam Kewirausahaan Pertanian, termasuk pemanfaatan perangkat ERP (Enterprise Resource Planning) dan POS (Point of Sales) oleh petani. David menilai, ERP memungkinkan alur pendanaan, bahan baku, produksi, dan sistem pendukung dapat diperbaharui secara cepat dan dipantau secara akurat.
Sementara POS akan memudahkan proses penjualan dan pemantauan data-data penjualan. POS telah terintegrasi dengan ERP, sehingga seluruh aktivitas MBB di seluruh Indonesia dapat teragregasi dan termonitor langsung untuk level nasional. Dengan skala penyerapan yang memadai, Mitra BUMDes juga dapat melakukan akses pasar dan memberikan harga yang lebih menguntungkan bagi petani.
BACA JUGA INI:
Program Kewirausahaan dan Digitalisasi Pertanian ini didukung sinergi sejumlah BUMN, diantaranya, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, Bank BTN, Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Perum Bulog.(rmol)