KETAPANG, KALBAR – INDOMETRO.ID Pemerintah Kabupaten Ketapang mendapat suntikan dukungan anggaran sebesar Rp20 miliar dari pemerintah pusat untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang telah berlangsung lebih dari dua bulan.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa bantuan Presiden tersebut telah ditransfer ke rekening Pemerintah Kabupaten Ketapang. Anggaran itu diperuntukkan mendukung upaya mitigasi, penanganan, hingga pemadaman Karhutla.
Pernyataan tersebut disampaikan Raja Juli Antoni seusai Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kantor Bupati Ketapang,
Selasa (8/9/2026), saat bersama Bupati Ketapang Alexander Wilyo diwawancarai awak media.
Namun, masuknya anggaran Rp20 miliar ke rekening pemerintah daerah kini bukan sekadar kabar baik. Justru sejak uang itu dinyatakan sudah berada di rekening Pemkab Ketapang, pertanyaan publik semakin besar.
Rp20 Miliar Bukan Sekadar Angka di Rekening
Masyarakat tentu patut mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi Karhutla di Ketapang. Tetapi bantuan sebesar Rp20 miliar merupakan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Pertanyaannya sederhana.
Sudah berapa yang digunakan? Untuk kegiatan apa saja? Siapa pelaksananya? Di lokasi mana anggaran tersebut dibelanjakan? Dan apa indikator keberhasilannya?
Jangan sampai publik hanya mendengar angka Rp20 miliar, sementara di lapangan masyarakat masih berhadapan dengan asap, titik api dan ancaman terhadap kesehatan serta lingkungan.
Apalagi Karhutla di Ketapang disebut telah berlangsung lebih dari dua bulan. Jika dana tersebut memang ditujukan untuk memperkuat mitigasi dan pemadaman, maka masyarakat berhak melihat dampak nyata dari penggunaan anggaran tersebut.
Pemkab Jangan Hanya Bicara Penanganan, Publik Butuh Transparansi
Pemkab Ketapang perlu menjelaskan secara terbuka mekanisme pengelolaan dana tersebut.
Apakah Rp20 miliar itu akan digunakan untuk operasional pemadaman, peralatan, dukungan personel, penyediaan air, patroli, pencegahan, pemulihan lahan terdampak, atau kebutuhan lainnya?
Rincian penggunaan anggaran semestinya tidak menjadi informasi yang sulit diakses masyarakat.
Sebab semakin besar uang negara yang dikucurkan, semakin besar pula tuntutan transparansi dan akuntabilitasnya.
Publik juga perlu mengetahui apakah dana tersebut telah memiliki rencana penggunaan, target, indikator keberhasilan serta mekanisme pengawasan yang jelas.
Jangan Sampai Rp20 Miliar Hanya Menjadi Angka Besar di Atas Kertas
Kritik ini bukan berarti menolak bantuan Presiden.
Sebaliknya, bantuan Rp20 miliar harus dipastikan benar-benar menjadi kekuatan tambahan bagi Pemkab Ketapang dalam mengatasi Karhutla.
Yang harus dicegah adalah munculnya persepsi bahwa setelah dana masuk rekening pemerintah daerah, persoalan dianggap selesai.
Karhutla tidak padam hanya karena anggaran sudah ditransfer.
Api padam karena ada tindakan nyata, koordinasi yang efektif, peralatan yang tersedia, personel yang bekerja di lapangan, pengawasan yang kuat dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran.
Karena itu, Pemkab Ketapang seharusnya tidak alergi terhadap pertanyaan publik.
Rp20 miliar sudah masuk rekening pemerintah daerah. Kini masyarakat menunggu bukti ke mana uang itu mengalir, apa yang dikerjakan, dan seberapa besar hasilnya dalam memadamkan serta mencegah Karhutla di Ketapang.
Jangan sampai asap masih terlihat, sementara pertanggungjawaban anggaran justru belum terlihat.
IndoMetro.id—Mengawal informasi, mempertanyakan kebijakan, dan memastikan uang publik dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Pewarta: Irfan
Pantau truuusss
BalasHapus