Lampaui Target 182 Persen, Kinerja Imigrasi Riau Jadi Sorotan Komisi XIII DPR RI

DUMAI - Terletak di bibir Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia, Kota Dumai memegang peran strategis sebagai pintu gerbang keluar-masuknya orang dan barang lintas negara. Posisi vital ini sekaligus menjadikan Dumai wilayah yang rawan terhadap berbagai kejahatan transnasional, mulai dari penyelundupan hingga perdagangan orang. Kondisi tersebut mendorong Komisi XIII DPR RI untuk turun langsung meninjau kinerja keimigrasian di Provinsi Riau.

Dalam kunjungan kerja spesifik yang dilaksanakan pada Kamis (5/2/2026), Komisi XIII DPR RI yang membidangi reformasi regulasi dan hak asasi manusia melakukan peninjauan menyeluruh terhadap tata kelola dan kinerja keimigrasian, khususnya di kawasan pesisir dan pelabuhan internasional yang menjadi pintu utama arus lalu lintas manusia dan barang menuju Indonesia.

Pada kesempatan itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Riau, Agung Prianto, bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Junior Manerep Sigalingging serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian se-Provinsi Riau, memaparkan peran strategis Imigrasi Riau sekaligus capaian kinerja di hadapan anggota Komisi XIII DPR RI. Pemaparan difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola, serta kontribusi keimigrasian terhadap penerimaan negara.

Salah satu capaian yang menyita perhatian adalah keberhasilan Imigrasi Riau dalam melampaui target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sepanjang tahun 2025, realisasi PNBP Imigrasi Riau tercatat mencapai Rp112,6 miliar dari target Rp61,8 miliar, atau setara 182 persen dari target yang ditetapkan.

Tak hanya memaparkan capaian, Agung Prianto juga mengungkapkan tantangan serius yang dihadapi di wilayah pesisir Riau. Sejumlah titik rawan kerap dimanfaatkan sebagai jalur ilegal menuju Malaysia dan berpotensi menjadi lintasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).

"Kami terus memperkuat koordinasi lintas instansi agar pengawasan berjalan efektif. Pendekatan yang kami lakukan adalah pencegahan, penegakan hukum yang terukur, serta pelayanan yang transparan dan akuntabel," tegas Agung Prianto.

Hal senada disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai, Ruhiyat M. Tolib. Ia menyebutkan, berbagai langkah konkret telah dilakukan untuk menjawab tantangan sebagai wilayah perbatasan, mulai dari optimalisasi pengawasan lalu lintas orang di pelabuhan internasional, peningkatan kualitas layanan keimigrasian, hingga penguatan sinergi lintas sektor bersama TNI, Polri, Bea Cukai, BP3MI, dan instansi terkait lainnya.

Sementara itu, Ketua Tim Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menilai Kota Dumai sebagai salah satu etalase penting wajah negara di jalur internasional. Menurutnya, penguatan fungsi keimigrasian di wilayah ini memiliki nilai strategis bagi kepentingan nasional. Komisi XIII DPR RI pun memberikan apresiasi atas kinerja Imigrasi Riau, khususnya Imigrasi Dumai, yang dinilai mampu menjawab kompleksitas tantangan kawasan perbatasan.

Kunjungan kerja spesifik ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan Komisi XIII DPR RI terhadap Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai mitra kerja, sekaligus menegaskan peran krusial keimigrasian dalam menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan dan jalur internasional.**