Ruteng, NTT, Indometro.id — Politikus senior Partai Demokrat sekaligus Anggota DPR RI dan MPR RI, Dr. Benny Kabur Harman, SH, menegaskan bahwa wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidak dapat dilaksanakan tanpa persetujuan rakyat. Menurutnya, rakyat tetap menjadi pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem demokrasi Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Benny K. Harman saat menjawab pertanyaan warga dalam kegiatan reses di Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Senin (12/1/2026).
Benny yang juga merupakan Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI periode 2024–2029 mengungkapkan bahwa saat ini di DPR RI terdapat kecenderungan meningkatnya dukungan dari partai politik dan anggota DPR RI terhadap opsi pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD, dibandingkan pemilihan langsung oleh rakyat.
Menurut Benny, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga pernah menyampaikan pandangan mengenai pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Pertimbangan tersebut antara lain untuk menekan biaya politik, meminimalisasi praktik money politics, menghindari polarisasi sosial, serta membuka peluang lahirnya pemimpin yang amanah dan berkualitas.
Warga Tolak Pilkada Tidak Langsung
Dalam dialog reses tersebut, salah satu warga bernama Ambon Agustinus secara tegas menyatakan penolakannya terhadap wacana pilkada oleh DPRD. Ia menilai kebijakan tersebut sebagai kemunduran demokrasi dan berpotensi mengabaikan kedaulatan rakyat.
Menanggapi hal itu, Benny menegaskan bahwa wacana tersebut tidak akan dijalankan jika rakyat tidak menyetujuinya.
“Kami di DPR RI dan Presiden Prabowo Subianto mengikuti kehendak rakyat. Kegiatan reses ini adalah perintah undang-undang agar anggota DPR RI kembali ke rakyat, menyerap aspirasi untuk diteruskan kepada pemerintah,” ujar Benny.
Ia pun mempersilakan masyarakat untuk menyampaikan pandangan, kritik, dan aspirasi agar dapat diperjuangkan di tingkat pusat.
Aspirasi Warga: Jalan Rusak, MBG, hingga Pengangkatan PPPK
Selain isu pilkada, warga juga menyampaikan berbagai persoalan lain. Di antaranya keluhan minimnya lampu penerangan jalan, usulan kenaikan gaji pensiunan BUMN, serta permintaan pemekaran daerah.
Isu infrastruktur menjadi perhatian utama warga. Mereka mengeluhkan kondisi jalan negara jalur Reo–Labuan Bajo yang belum dilanjutkan pembangunannya, serta banyaknya jalan provinsi dan kabupaten yang rusak parah dan berlumpur saat musim hujan. Kondisi ini dinilai menghambat distribusi hasil pertanian dan akses layanan kesehatan.
Menanggapi hal tersebut, Benny menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah berkomitmen melanjutkan pembangunan jalan negara Reo–Labuan Bajo.
“Tahun lalu kementerian terkait telah turun ke lapangan dan berjanji melanjutkan pembangunan jalan tersebut,” ungkapnya.
Terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Benny menilai program tersebut sangat strategis karena mampu menggerakkan sektor lain seperti pertanian dan peternakan lokal.
Sementara mengenai pengangkatan PPPK, khususnya bagi guru swasta, Benny menegaskan bahwa mekanismenya mengacu pada Undang-Undang ASN dan tidak bersifat diskriminatif.
Komitmen Menyuarakan Aspirasi Rakyat
Dalam kegiatan reses tersebut, Benny K. Harman didampingi oleh Anggota DPRD Kabupaten Manggarai dari Partai Demokrat, Leksi Armanjaya dan Klemens Malis, serta jajaran pengurus Partai Demokrat Kabupaten Manggarai.
Benny menegaskan komitmennya sebagai wakil rakyat untuk menyampaikan seluruh aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat.
“Tugas saya adalah mendengar dan memastikan suara rakyat Manggarai sampai ke meja kekuasaan. Ini adalah tanggung jawab moral dan konstitusional saya,” pungkasnya. (****)
Posting Komentar untuk "Benny K. Harman Tegaskan Pilkada oleh DPRD Bergantung pada Kehendak Rakyat"