Nyawa Hilang Konstitusi Dipertaruhkan.!!!???

Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dibela dan tidak diproses secara serius oleh nternal GPdI 

Konstitusi Dipertaruhkan: 

di tengah perayaan Natal yang seharusnya menjadi ruang kenyamanan bagi umat Kristiani untuk menjalankan ibadah secara khusyuk dan bermartabat, 

justru memunculkan persoalan serius terkait pemenuhan hak asasi manusia dan ketaatan dalam berorganisasi 

Kasus Asusila yang kesekian kalinya yang dilakukan oleh seorang Ketua Umum GPdI Pdt Dr Jhonny Weol tidak hanya meresahkan warga GPdI tetapi semua umat Kristiani 

Seharusnya para petinggi GPdI dalam melakukan mediasi harus mengundang semua pihak-pihak yang terkait 

1. Didie Wurangian 

2. Ketua MD Kalimantan Timur 

3. Nasrani Sara Laurens 

4. Pdt.Stenli Siar

5. Pdt. Samuel Watulingas

6. Dr.Jaya Susanto yang

    Yang melakukan USG

Bila perlu undang tua-tua GPdI 

Jangan hanya dari sepihak orang yang kompromi dengan dosa karna yang dilakukan MP MPR itu hanya sebatas bertanya ke pelaku Jhonny Weol itu bukan mediasi namanya 

Sehingga tidak ada penyelesaian kasus ini dan nilainya tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas Undang-undang perlindungan anak hak anak yang telah kehilangan nyawanya itulah yang yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

“Musyawarah bukanlah mekanisme untuk menegosiasikan hak asasi. Hak anak yang telah menjadi korban pembunuhan dengan cara diabosi

Jika aktivitas sosial diterima, tetapi kasus Asusila dibungkam maka ini menunjukkan adanya pemahaman keliru bahwa perzinahan, perselingkuhan, kawin mawin boleh dilegalkan dalam organisasi GPdI atas dasar rasa tidak nyaman menjatuhkan sanksi terhadap pelaku Jhonny Weol selaku Ketua Umum disinilah kita dapat melihat bahwa para petinggi GPdI memilih untuk berhianat terhadap AD ART daripada mencopot Jhonny Weol dari jabatannya sebagai Ketua Umum GPdI ini berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi dalam organisasi dan HAM,

“Kerukunan sejati tidak dibangun dengan membungkam kasus Asusila melainkan dengan keberanian dan ketaatan terhadap konstitusi AD ART GPdI negara menjamin rasa aman bagi semua warga negaranya dan Negara tidak boleh bersikap netral terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan perbuatan yang melanggar hukum.

Saya berulang-ulang kali menegaskan bahwa kedepan negara harus memastikan proses hukum yang sedang berjalan secara transparan, adil, dan non-diskriminatif, serta tidak membuka ruang pembatasan tidak tebang pilih negara tidak boleh kalah dengan prilaku Aborsi dan Asusila yang kian meresahkan masyarakat Kasus Asusila yang kesekian kalinya dilakukan oleh pelaku Pdt Dr Jhonny Weol sudah terpenuhi unsur pidananya tapi karna ada pihak-pihak yang berani pasang badan untuk membungkam kasusnya sehingga lolos terus dari jerat hukuman 

sementara kita melihat banyak tokoh-tokoh Agama dari agama seberang ketika melakukan tindak pidana Asusila langsung dicopot dari jabatannya dan diproses secara hukum dan langsung ditersangkakan, Tapi kenapa kasus Pdt Dr Jhonny Weol ini sulit tersentuh hukum ??? hanya Tuhan dan pelaku yang tau !!!!

“Jika praktik pembungkaman kasus Asusila dan Aborsi ini terus dibiarkan, maka yang terancam bukan hanya umat tertentu, melainkan fondasi organisasi GPdI dan negara hukum dan jaminan hak asasi manusia itu sendiri 

Lokasi:

Berbagi :