Medan, Indometro.id -
Kapolres Tebing Tinggi Polda Sumut AKBP Andreas LJ Tampubolon, S.IK, M.K.P. menghadiri acara pelantikan PJ Walikota Tebing Tinggi yang baru yakni Syarmadani, dalam prosesi itu Gubernur Sumut Edy Rahmayadi memimpin pelantikan yang berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan Sumut, Selasa (24/5/2023).
Hal ini disampaikan Kasi Humas Polres Tebing Tinggi AKP Agus Arianto kepada media, Ia mengatakan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi melantik Syarmadani sebagai Pj Wali Kota Tebing Tinggi yang baru dalam masa jabatan 2023-2024.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakapolda Sumatera Utara Brigjen Drs. Jawari, S.H., M.H, Pangdam I/BB yang diwakili oleh Kolonel Jerry, Ketua DPRD Sumatera Utara diwakili oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Delpin Barus, Kapolres Tebing Tinggi AKBP Andreas Luhut Jaya Tampubolon, S.IK, M.K.P, Dandim 0204/DS Letkol Czi Yoga Febrianto S.H.,M.Si, Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi Basyaruddin Nasution, S.H., M.H, Kajari Tebing Tinggi Sundoro Adi, S.H., M.H, Ketua Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi Ridwan Harahap, S.H.,M.H, Mantan PJ Walikota Tebing Tinggi Muhammad Dimiyathi S.Sos, M.TP, para Ka OPD se-kota Tebing Tinggi.
Sebagai informasi, Penjabat Walikota Tebing Tinggi yang dilantik yaitu Drs. Syarmadani, M.Si berdasarkan surat keputusan dari Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-1177 tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Walikota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara tanggal 18 Mei 2023.
Dalam amanatnya Gubernur Sumatera Utara H. Edy Rahmayadi menyampaikan bahwa hari ini menjadi saksi ada pejabat baru di Provinsi Sumatera Utara sebagai kepala daerah Kota Tebing Tinggi.
"Sumpah jabatan sudah jelas diucapkan, hal ini harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan kepada seluruh masyarakat khususnya Kota Tebing Tinggi. Mengelola pemerintahan tidak semudah yang dibayangkan, karena kita harus dapat memberikan yang terbaik kepada seluruh elemen masyarakat," ungkapnya.
Di dalam pengelolaan pemerintahan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, salah satunya pengelolaan keuangan yang jangan sampai disalahgunakan.
"Pejabat yang diatas 6 bulan seyogyanya harus dipilih oleh rakyat, namun dikarenakan situasional maka pemerintah mengambil kebijakan untuk menunjuk kepala daerah dan hal ini perlu kita pahami. Saya selaku Gubernur Sumatera Utara mengatakan bahwa Kota Tebing Tinggi merupakan wilayah teritorial Provinsi Sumatera Utara. Saya tidak mau berpolemik, namun apabila tidak menjalankan tugas dengan baik maka saya akan melakukan sesuatu sesuai dengan kekuasaan saya," pungkasnya.
(AS/IY)
