Ads:
.png)
Pringsewu, indometro.id - Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Pringsewu menolak tegas kenaikan BBM bersubsidi, Pertalite dan Solar yang ditetapkan pemerintah pada, Sabtu. 3 September 2022.
Ir. Joni Sapuan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD kabupaten Pringsewu mengatakan sikap yang diambil untuk menjawab sejumlah pertanyaan yang disampaikan berbagai elemen masyarakat baik langsung maupun tidak langsung terhadap sikap fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Pringsewu.
"Penolakan tersebut dilandasi beberapa pertimbangan. antara lain, Kenaikan harga BBM Subsidi tersebut dipastikan akan diikuti oleh lonjakan harga kebutuhan bahan pokok masyarakat: sedangkan pada sisi pendapatan cenderung stagnan. Oleh karenanya Inflasi akan semakin melebar yang pada akhirnya menggerus daya beli masyarakat" ujar Joni Sapuan kepada indometro.id, Selasa (06/09/2022).
Ditambahkannya, fraksi Partai Demokrat juga menengarai makin menipisnya rasa empati pemerintah terhadap masyarakat kelas menengah kebawah seperti petani, nelayan. sopir. ojol. buruh, UMKM, serta pelaku ekonomi kreatif lainnya. Disaat pandemi Covid-19 kelompok ini dipuja-puja sebagai garda terdepan dalam denyut roda ekonomi ditengah rontoknya usaha skala besar. Padahal degan kenakan Pertalite dan Solar saat ini, justru kelompok menengah kebawah wi yang paling terdampak.
Terkait kompensasi kenaikan BBM Subsidi dalam bentuk bantaran sosai seperti Bansos dan BLT: Fraksi Demokrat menilai tidak efektif. disamping tidak sebanding dengan dampak yang dirasakan. program sementara ini juga cenderung tidak tepat sasaran serta rawan ditumpangi kepentingan politik.
Terkait alasan utama jebolnya subsidi sektor Migas pada APBN Tahun Anggaran 2022 Fraksi Demokrat menilai kurang tepat dan pemerintah hanya mengambil jalan pintas dengan melempar beban tanggung jawab tersebut kepada masyarakat.
"Semestinya pemerintah mendahulukan opsi penghematan pada pos belanja. termasuk penjadwalan ulang proyek-proyek mercusuar serta menghapus sejumlah lembaga yang tidak efektif. Tidak kalah pening adalah transparansi terhadap tata kelola Migas mulai dari hulu sampa hilir, Oleh karena itu, Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Pringsewu meminta kepada pemenntah untuk membatalkan kenaikan harga BBM Subsidi Pertalite dan Solar. Terlebih belum lama berselang pemerintah juga telah menaikkan tani dasar listrik (TDL), gas dan pajak. Rakyat lagi susah jangan nambah susah lagi," tegasnya. (NH)
