Jakarta, Indometro.id -
Eksistensi gelombang digitalisasi yang terjadi beberapa tahun terakhir ini yang dipercepat oleh pandemi Covid-19 harus disikapi dengan cepat dan tepat. Di tengah maraknya kemunculan bank dan asuransi berbasis digital, pembayaran elektronik, dan inovasi-inovasi teknologi finansial lainnya, penipuan dan tindak pidana keuangan terus terjadi di masyarakat.
“Perkembangan yang cepat ini harus
dijaga, harus dikawal, dan sekaligus difasilitasi untuk tumbuh secara sehat
untuk perekonomian masyarakat kita. Jika kita kawal secara cepat dan tepat,
Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi raksasa digital setelah China
dan India dan bisa membawa kita menjadi ekonomi terbesar ke-7 dunia di 2030,”
ujar Presiden Joko Widodo saat memberikan pidato kunci pada Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) Virtual Innovation Day 2021 di Istana Negara, Jakarta Pusat,
Senin (11/10/2021).
Presiden Joko Widodo mendorong
jajarannya untuk menjaga dan mengawal perkembangan digitalisasi keuangan yang
tengah berkembang tersebut. Presiden menjelaskan, momentum tersebut harus
disambung dengan upaya membangun ekosistem keuangan digital yang kuat,
berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Selain itu, juga harus memiliki mitigasi
risiko atas kemungkinan timbulnya permasalahan hukum dan
permasalahan-permasalahan sosial untuk mencegah kerugian dan meningkatkan
perlindungan kepada masyarakat.
Pembiayaan teknologi finansial juga
harus didorong untuk kegiatan produktif, membangun kemudahan akses, memberikan
kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak terjangkau layanan perbankan,
membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar lebih banyak
melakukan transaksi digital yang minim aktivitas fisik, serta membantu UMKM
untuk naik kelas dan masuk ke ranah digital.
“Saya titip kepada OJK dan para
pelaku usaha dalam ekosistem ini untuk memastikan inklusi keuangan yang kita
kejar, yang harus diikuti dengan percepatan literasi keuangan dan literasi
digital, agar kemajuan inovasi keuangan digital memberikan manfaat bagi
masyarakat luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” jelasnya.
“Inklusi keuangan juga harus
memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat, khususnya masyarakat
lapisan menengah ke bawah, menjadi solusi untuk menekan ketimpangan sosial,
menjangkau segmen masyarakat yang belum tersentuh sistem keuangan
konvensional,” imbuhnya.
Menurut Kepala Negara, penyedia
layanan keuangan digital juga harus berorientasi Indonesiasentris, tidak hanya
berpusat di Jawa saja, tetapi membantu mempercepat transformasi keuangan
digital hingga ke seluruh penjuru Tanah Air. Oleh karena itu, Kepala Negara
meminta seluruh industri jasa keuangan untuk melaksanakan program literasi
keuangan dan literasi digital mulai dari desa, mulai dari pinggiran.
“Bukan hanya agar masyarakat bisa
memanfaatkan jasa dari industri keuangan, tapi juga untuk memfasilitasi
kewirausahaan mereka dengan risiko yang rendah,” tambahnya.
Presiden berharap ekosistem keuangan
digital yang tangguh dan berkelanjutan harus terus dijaga untuk mendorong
percepatan pergerakan ekonomi nasional yang inklusif, serta berkontribusi lebih
besar pada upaya pemulihan ekonomi yang sedang dilakukan.
“Komitmen, keberpihakan, dan kerja
keras Bapak dan Ibu sekalian sangat ditunggu oleh pelaku pelaku ekonomi,
utamanya pelaku ekonomi kecil khususnya juga usaha mikro, kecil, dan menengah
untuk segera bangkit dari dampak pandemi Covid-19 dan terfasilitasi untuk
memanfaatkan peluang baru yang bermunculan,” tandasnya. (*)