-->
  • Jelajahi

    Copyright © Indometro Media
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    >

    Temukan Kami DI Fb

    Bupati Aceh Utara Diminta Lakukan Mediasi Konflik di PT.Setya Agung

    Minggu, 19 September 2021, September 19, 2021 WIB Last Updated 2021-09-19T06:03:26Z

    Ads:

    Ketua APDESI Aceh Utara, Abubakar (tengah)


    Aceh Utara, indometro.id -  

    Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) kabupaten Aceh Utara, Abubakar dalam siara persnya kepada media ini, Sabtu (18/09/2021) menyatakan, kasus tindak pidana sengketa di PT. Satya Agung yang diadukan oleh H. Tarmizi Thayeb selaku Chief Business Development Officer (CBDO) ke Polres Aceh Utara sebaiknya harus mengedepankan ajudikasi melalui mediasi.


    "Namun, Apdesi melihat ada ke anehan dalam masalah laporan tersebut. Geuchik KM VIII yang di laporkan oleh Perusahaan tersebut adalah sosok yang mendampingi masyarakat dalam sengketa batas perkebunan kenapa bisa jadi terlapor, dinilai merasa janggal,"kata 

    Seperti diketahui, ulas Abubakar, bahwa CBDO PT.Satya Agung  H.Tarmizi Thayeb melayangkan laporannya itu salah satu upaya perusahaan untuk mempertahnkan haknya yang telah diberikan pemerintah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 108 KUHAP.

    "Untuk itu,  Bupati Aceh Utara untuk turun tangan dan tidak membiarkan kasus tersebut hingga menjadi polemik yang berkepanjangan, karena  menyangkut tentang hak hidup rakyat . Jika dibiarkan konflik tersebut akan menjadi bom waktu dan bisa meletus dalam waktu yang dipihak pemerintah  tidak bisa memastikan,"pintanya 

    Dikatakan, bahwa apalagi PT Satya Agung berdasarkan berita media Merdeka (16 sept 2021) masih membuka pintu dialog bagi masyarakat penggarap yang berkeinginan untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. Dalam hal ini, pihak Pemerintah lebih arif dalam melihat momen dan kesempatan ini untuk memanfaatkan sesegera mungkin.

    "Kedepanlah ajudikasi melalui mediasi untuk menyelesaikan masalah ini. Jika tidak dibiarkan pemerintah, maka masyarakat berasumsi negara tidak pernah hadir untuk mereka, justru sebaliknya ketika pemerintah diam bisa di artikan mendukung konflik itu berjalan secara masive,"pungkasnya.



    Komentar

    Tampilkan

    Terkini