Ads:
.png)
 |
| Orasi Presiden Mabes N.G.O |
Pamekasan Indometro.id -
Kantor DPRD Pamekasan tepatnya di Jl. Kabupaten No.107, Bugih, Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur,Senin 31/08/2021 pagi di geruduk ribuan massa dari Markas Besar Lintas LSM Non Govermmental Organization (Mabes N.G.O) bersama para buruh dan petani tembakau.
Pasalnya dimasa pandemi covid 19 masih berlangsung,Pemerintah berencana menaikkan Tarif cukai rokok tahun 2022 mendatang, sementara Inflasi atau angka pertumbuhan ekonomi turun drastis,
Presiden N.G.O sekaligus korlap Aksi (Zaini wer wer) menegaskan dalam orasinya,jika pemerintah menaikkan cukai rokok nanti di tahun 2022 saya berasumsi perusahaan rokok akan di bawah tekanan akibat kebijakan kenaikan tarif cukai yang terus mengalami peningkatan setiap tahun,akan berdampak rendahnya harga tembakau para petani,
Lebih lanjut Wer Wer mengungkapkan perusahaan rokok inilah yang telah memberikan kontribusi besar dalam PAD kabupaten Pamekasan dengan menggunakan jasa buruh rokok dan buruh tani, sehingga pemkab mendapat dana DBHCHT 2021 sebesar Rp. 64.5 M.
Presiden NGO juga mengatakan, Sementara BLT Buruh Rokok dan Buruh Tani tidak kunjung dicairkan akibat dari kelalaian pemerintah kabupaten Pamekasan
"Sehingga merugikan masyarakat pada umumnya buruh rokok dan buruh tani,"katanya.
Sementara dari pihak buruh Yulinda menyampaikan, Tidak dicairkannya BLT Buruh itu merupakan kelalaian dari pihak pemerintah kabupaten Pamekasan.
"Kami butuh makan, sehingga kalau BLT tak dicairkan yang merupakan hak kami, mau makan apa saya. Kalau tak kerja saya tak makan."ucap Yulinda perwakilan dari Buruh.
Dari aksi hari ini, ada lima tuntutan yg mereka tekankan kepada pemerintah
1. Menolak keras kenaikan
cukai rokok di masa PPKM
2. Gunakan DBHC-HT untuk kesejahteraan rakyat danpemberdayaan pelaku usaha yg dalam hal ini,pengusaha rokok lokal yang ada di pamekasan
3. Bubarkan team informanc Siroleg yang tidak berdasar dan merugikan kami serta proses rekrutmennya tidak transparan dan legal standing hukumnya tidak. jelas
4. Bupati pamekasan di mohon agar segera evaluasi penggunaan dana DBHC-H kabag perekonomian,disperindag, serta bubarkan DPRD komisi-HT II yang telah menyengketakan BLT buruh pabrik rokok dan para buruh tani karena mereka lalai dan tida becus mengolah dana DBHC-HT dengan baik serta menyengsarakan rakyat
5. Segera beri subsidi cukai perusahaan rokok lokal guna mengurangi perusahaan rokok ilegal agar dapat perusahaan rokok lokal lebih berdaya dan produktif sehingga sektor ekonomi lokal lebih sehat dan kuat.
Seteleh selesai mengutarakan tuntutannya di depan gedung DPR akhirnya massa membubarkan diri denggan damai.
