Stanislaus RiyantaJakarta, indometro.id. Aksi-aksi teror yang dilakukan Kelompok Teroris OPM tetap menjadi perhatian pemerintah. TNI-Polri pun dihadirkan untuk mejaga kondisi agara tetap aman karena Papua merupakan bagian dari NKRI.
Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta mengatakan dengan fakta terjadinya rangkaian aksi teror oleh Kelompok Teroris OPM kepada masyarakat, maka sudah menjadi kewajiban TNI-Polri untuk hadir dan melindungi masyarakat di Papua.
Ia pun mendukung penuh upaya pemerintah tersebut dan menilai kehadiran TNI-Polri di Papua adalah bukti kehadiran negara untuk masyarakat.
“Justru sangat aneh ketika ada pihak yang meminta TNI Polri pergi dari suatu wilayah NKRI. Pihak yang tidak menginginkan kehadiran TNI Polri adalah pihak yang punya masalah dengan hukum,” ujar Stanislaus, Sabtu (19/6/2021)
Stanislaus juga mengapresiasi langkah pemerintah yng sejauh ini sudah on the track membantu meningkatkan hayat hidup orang Papua. Program Otonomi Khusus (Otsus) yang sudah berjalan 20 tahun menjadi bukti kepedulian pemerintah terhadap masyarakat di bumi Cenderawasih.
Menurutnya kehadiran pemerintah di Papua sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, misalnya di sektor pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Untuk itu, pemerintah disarankan untuk menjalin dialog secara intens dengan masyarakat.
“Masyarakat harus menjadi pelaku pembangunan bukan objek pembangunan. Jika kehadiran negara sudah dirasakan, maka masyarakat tidak akan mudah dipengaruhi oleh kelompok-kelompok anti pemerintah,” tutupnya.
rls/Mhd
Posting Komentar untuk "Tolak Kehadiran TNI-Polri di Papua, Pengamat: Yang Menolak Adalah Pihak yang Punya Masalah Hukum"