Ads:
.png)
Bahkan dengan bergulirnya dana desa maka sudah banyak aparatur desa yang terjebak dan menjadi tersangka/terdakwa dalam proses pelaksanaan dana desa sehingga Sabela Gayo berharap dengan adanya Mediator Spesialis Pengadaan Barang/Jasa dan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa maka dapat memberikan pencerahan sekaligus memediasi setiap permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku Pengadaan Barang/Jasa baik Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa skema KPBU/PPP, Pengadaan Barang/Jasa Swasta, Pengadaan Barang/Jasa Desa, Pengadaan Barang/Jasa BLU/BLUD dan Pengadaan Barang/Jasa skema lainnya.
Sabela Gayo juga secara pribadi mendorong kepada semua alumni Pendidikan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan (PAHKP), Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP), Pendidikan Konsultan Hukum Pengadaan (PKHP) dan alumni Pelatihan Mediator Online dari lembaga terakreditasi Mahkamah Agung untuk mengajukan permohonan serupa kepada para Ketua Pengadilan Negeri (PN) khususnya para Ketua Pengadilan Negeri (PN) dimana alumni PAHKP/PKPP/PKHP/Pelatihan Mediator tersebut berdomisili.
Sabela Gayo juga yang merupakan Ketua Umum beberapa organiasi profesi yaitu: Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia (DPP PERKAHPI) / Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (DPN APPI) / Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Mediator dan Arbiter Pengadaan Indonesia (DPP PERMAPI) / Dewan Sengketa Indonesia (DSI) / Dewan Sengketa Pengadaan Indonesia (DSPI) / Dewan Sengketa KPBU untuk terus mengembangkan pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill) di bidang Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka memberikan kontribusi pelayanan hukum terbaik kepada para pemangku kepentingan (stakeholders).
Terakhir, Sabela Gayo mendorong kepada semua alumni PAHKP/PKPP/PKHP/Pelatihan Mediator Online agar dapat mendaftarkan diri sebagai Mediator Pengadaan Barang/Jasa kepada para Ketua Pengadilan Negeri setempat karena ke depan para Mediator Spesialis Pengadaan Barang/Jasa dan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa tidak hanya menjalankan peran dan fungsi dalam memediasi para pihak yang sedang bersengketa tetapi juga dapat menjadi pemberi keterangan ahli apabila para pihak membutuhkannya.
Semoga kehadiran dan keberadaan Mediator Spesialis Pengadaan Barang/Jasa dan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dapat memberikan harapan baru bagi sebuah penyelesaian permasalahan hukum Pengadaan Barang/Jasa yang berkeadilan dan bermartabat di Indonesia demi terwujudnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Yang Baik (Good Procurement Governance) sesuai dengan standar internasional seperti ISO 20400 on Sustainable Procurement, UNCITRAL Model Law on Public Procurement dan World Trade Organization Government Procurement Agreement.
