-->
  • Jelajahi

    Copyright © Indometro Media
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    >

    Temukan Kami DI Fb

    Hipematan-B Kecewa Tindakan Pemkab Bengkalis Rasionalisasi Bantuan Pendidikan

    redaksi
    Kamis, 23 Juli 2020, Juli 23, 2020 WIB Last Updated 2020-07-23T07:50:09Z

    Ads:

    Madnawi Ismail, ketua Hipematan-B

    Bengkalis ,indometro.id - MADNAWI ISMAIL Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Kecamatan Bantan - Bengkalis (Hipematan-B) MADNAWI ISMAIL  merupakan Mahasiswa aktif disalah satu Perguruan tinggi di Bengkalis dan bersama rekan rekan pengurus Hipematan-B membersamai ikut serta bergabung dengan ampibi aksi beasiswa menyuarakan suara rakyat turut kecewa dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, setelah merasionalisasikan Bantuan Pendidikan ditengah covid-19.

    "Pemerintah kurang tanggap dan melihat sebab dan akibatnya yang terutama di pendidikan, jika disebabkan Covid-19 anggran bantuan pendidikan dirasionalisasi, saya pikir bantuan ini perlu dan sangat ditunggu oleh para mahasiswa dan masyarakat apalagi ditengah pandemi ini,dan seharusnya ada kebijakan pemeritah Kabupaten Bengkalis untuk menambah kuota penerima bantuan pendidikan," jelasnya, kamis 23 juli 2020.

    Pemerintah harus berpikir lagi, saat mewabahnya Covid-19, banyak orang tua yang tidak bekerja. Apalagi masyarakat kurang mampu yang seharusnya dibantu untuk dapat memberi pendidikan terus kepada anak mereka bahkan Pembayaran uang UKT semester saja belom mendapatkan apa lagi untuk kebutuhan sehari-hari, jadi mahasiswa butuh beasiswa atau disebut angaran pendidikan tetap ditegakkan bahkan persoalan ini telah dijelaskan dalam pasal 31 UUD 1945 amandemen.

    "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya", pungkasnya.

    Diketahui, sebelumnya anggaran biaya pendidikan untuk mahasiswa berbagai strata tahun 2020 di rekofusing untuk kegiatan pencegahan Covid-19.

    Pada tahun 2020 ini, ada dampak covid 19 maka sesuai dengan surat dari pemerintah daerah kepada seluruh OPD harus rasionalisasi hampir mencapai 50 persen, sehingga bantuan biaya pendidikan yang berada dianggaran Kesra itu dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.
    "Menurut saya alasan tersebut tidak cerdas oleh seorang pemimpin karna hari ini dasar kita menjadi cerdas itu karna pendidikan, jika hari ini bantuan untuk menunjang efektifitas dari pendidikan sebagai mana perlu bantuan pendidikan dan ini malah di tiadakan, maka saya rasa kecerdasan mereka tidak ada dan kepedulian mereka terhadap pendidikan jauh dari yang diharapkan,"tegasnya.
    (anang)
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini