Ticker

6/recent/Ticker-posts

Putus Mata Rantai Covid-19, Gubernur Sulsel Larang Keras ASN Mudik

Ilustrasi
MAKASAR, indometro.id -  Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sulawesi Selatan (Sulsel), dilarang mudik jelang Ramadan. Larangan itu merupakan langkah taktis untuk memutus mata rantai penularan virus corona (Covid-19).
Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah melarang keras ASN mudik, berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 36 Tahun 2020, yang mengatur pembatasan berpergian keluar daerah atau mudik.
"Perlu kita antisipasi sekarang ini adalah para pemudik. Saya ingin tegaskan sekali lagi bahwa keputusan Menpan-RB itu melarang ASN untuk mudik. Ini tegas dan kita tidak akan memberikan tolerir bagi ASN yang mudik," tegas Nurdin Abdullah saat telekonferensi dengan awak media, Selasa 7 April 2020. 
Dia juga berharap keseriusan petugas menjaga pintu-pintu masuk, seperti bandara, pelabuhan dan perbatasan masing-masing daerah.
"Jangan sampai ada penularan baru lagi, selain yang ada sekarang. Nah, kita bisa lihat Makassar ini, salah satu penularan itu dari kloter umrah, yang kedua bawaan dari keluarga," ucapnya.

Sementara itu, pihaknya segera mendatangkan ribuan Alat Pelindung Diri (APD). "APD kita sudah ada. Insya Allah beberapa hari ke depan kita ada satu kontainer APD, ada dua ratus ribu masker, 2.500 APD, kacamata lengkap, dan kita akan distribusikan," ujarnya.
 
Adapun rumah sakit rujukan yang dianggap bisa melayani pasien Covid-19 adalah, RSUD Sayang Rakyat, RSKD Dadi dan RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar. Adapun RS lain seperti RSUD Haji Makassar, RSUD  Labuang Baji Makassar dan swasta lainnya, hanya menjadi rumah sakit penyangga. 
"Ada tiga rumah sakit yang disiapkan, yang lain itu hanya penyangga. Tidak boleh menerima pasien Covid-19, baik PDP maupun positif selain tiga rumah sakit ini," tegasnya.  
Sedangkan untuk anggaran, Sulsel menyediakan Rp500 miliar, dan yang terpakai sekitar Rp10 miliar. Anggaran itu termasuk memobilisasi massa peserta Ijtima Ulama Zona Asia di Gowa. 
"Semuanya sentral di BPBD. Anggaran kita alokasikan ke BPBD, saya cek tadi pagi itu belum sampai Rp10 miliar digunakan, itu termasuk untuk menangani pembubaran Ijtima," ucapnya.

Berita ini sudah terbit di OKEnews

Artikel Terkait