Untuk Membangun Fasilitas Pemerintah Myanmar, Perkampungan Rohingya Dihancurkan - Indometro Media

Berita Terbaru

Tuesday, September 10, 2019

Untuk Membangun Fasilitas Pemerintah Myanmar, Perkampungan Rohingya Dihancurkan

Baca Juga

Perkampungan Rohingya Dihancurkan untuk Bangun Fasilitas Pemerintah Myanmar
ist

INDOMETRO.ID - Seluruh perkampungan warga Muslim Rohingya di Myanmar dihancurkan dan diganti dengan barak-barak polisi, bangunan pemerintahan, serta kamp relokasi pengungsi. Hal itu terungkap berdasarkan hasil temuan BBC.

Dalam tur bersama pemerintah Myanmar, BBC mengunjungi empat lokasi di mana sejumlah fasilitas dibangun di atas lahan yang berdasarkan gambar satelit sebelumnya merupakan kawasan permukiman warga Rohingya.

Pejabat setempat membantah pembangunan di atas kampung-kampung Rohingya di negara bagian Rakhine.

Pada 2017, lebih dari 700.000 warga Rohingya meninggalkan Myanmar saat berlangsung operasi militer.

PBB menggambarkan peristiwa itu sebagai "pembersihan etnis". Myanmar (yang juga disebut Burma) membantah aksi pembantaian besar-besaran oleh pasukannya.

Myanmar, negara mayoritas pemeluk agama Buddha, terus menyangkal pasukannya melakukan pembersihan etnis dan genosida. Sekarang negara itu mengatakan mereka siap menerima kembali beberapa pengungsi.

Akan tetapi, pada bulan lalu, upaya mulai merepatriasi pengungsi Rohingya kembali gagal, setelah tak satu pun dari 3.450 orang yang disetujui Myanmar menaiki kendaraan yang disiapkan untuk mereka.

Mereka berdalih kurangnya pertanggungjawaban pemerintah atas aksi kejam yang terjadi pada 2017, dan ketidakpastian tentang apakah mereka akan mendapatkan kebebasan bergerak atau status kewarganegaraan.

Myanmar menyalahkan Bangladesh dan menyebut mereka telah mempersiapkan diri untuk menerima kembali banyak pengungsi.

Untuk menunjukkannya, pemerintah Myanmar mengundang wartawan, termasuk BBC, untuk melihat fasilitas mereka.

Akses menuju Rakhine biasanya sangat terbatas. 

BBC pergi ke sana bersama konvoi pemerintah, dan tidak diperkenankan untuk merekam video maupun mewawancarai orang di sana tanpa pengawasan polisi.

Namun dapat melihat dengan jelas bukti penghapusan komunitas Rohingya yang dilakukan dengan rapi.

Institut Kebijakan Strategis Australia, yang menganalisa foto satelit, memperkirakan setidaknya 40 persen perkampungan warga Rohingya yang rusak oleh aksi kekerasan pada 2017 telah dihancurkan sepenuhnya.

Apa temuan BBC di Myanmar?
Seperti dilaporkan BBC, Selasa (10/9/2019), pihak pemerintah membawa wartawan BBC ke kamp transit Hla Poe Kaung, yang dikatakan mampu menampung 25.000 pengungsi yang kembali. Menurut rencana, mereka akan tinggal selama dua bulan di sana sebelum pindah ke permukiman permanen.

Kondisi kamp yang selesai dibangun tahun lalu itu pun buruk, toilet umumnya rusak. 

Bangunan itu didirikan di atas lahan yang sebelumnya merupakan dua kampung Rohingya, yaitu Haw Ri Tu Lar dan Thar Zay Kone, yang dihancurkan setelah aksi kekerasan pada 2017.

Ketika BBC menanyakan kepada pengelola kamp Soe Shwe Aung tentang alasan mereka menghancurkan perkampungan Rohingya, Dia membantah telah dilakukan penghancuran.

Namun saat BBC menunjukkan foto satelit yang menunjukkan hal sebaliknya, dia lantas mengatakan bahwa dia belum lama menerima pekerjaan itu dan tidak bisa menjawab.

Rombongan lalu dibawa ke Kyein Chaung, kamp relokasi, tempat rumah-rumah dibangun dengan dana dari pemerintah Jepang dan India sebagai tempat tinggal jangka panjang bagi para pengungsi yang kembali.

Akan tetapi, kampung Rohingya bernama Myar Zin diratakan dengan tanah untuk membangun kamp ini, yang lokasinya dekat dengan barak-barak baru Polisi Penjaga Perbatasan - sebuah unit pasukan keamanan yang dituduh warga Rohingya berada di balik aksi penyiksaan kejam pada 2017.

Berbicara tanpa disorot kamera, pejabat di sana mengonfirmasi penghancuran Kampung Myar Zin.

Tepat di luar kota utama, Maungdaw, yaitu wilayah Myo Thu Gyi, yang dulunya berpenduduk lebih dari 8.000 warga Rohingya.

Pada September 2017, wartawan BBC mendokumentasikan Myo Thu Gyi saat berkendara melewatinya dalam sebuah konvoi pemerintahan juga.

Banyak rumah yang sudah terbakar, namun bangunan-bangunan lebih besar masih utuh, dan pepohonan yang biasanya mengelilingi perkampungan Rakhine juga masih ada di sana kala itu.

Namun kini, saat melintasi daerah Myo Thu Gyi yang sama, yang ada adalah kompleks pemerintahan dan kepolisian yang luas. Pepohonannya sudah tak ada.

Mereka juga diajak ke Inn Din, desa yang terkenal akibat pembunuhan terhadap 10 pria muslim yang ditangkap pada September 2017, satu dari sedikit aksi kekejaman yang diakui oleh militer Myanmar.

Sekitar tiga perempat populasi Inn Din adalah Muslim, sementara sisanya adalah pemeluk Buddha. Kini, tidak ada jejak warga muslim yang tersisa. 

Wilayah Rakhine itu tenang dan damai.

Namun ketika tiba di lokasi di mana sebelumnya berdiri rumah-rumah warga Rohingya, pepohonannya hilang, digantikan dengan pagar kawat yang mengelilingi barak-barak baru Polisi Penjaga Perbatasan yang luas.

Warga Budha Rakhine mengatakan kepada BBC bahwa mereka tidak akan pernah lagi menerima warga muslim tinggal berdampingan dengan mereka.

Apa artinya bagi para pengungsi?
Penghancuran komunitas Rohingya yang dilakukan secara meluas dan berkelanjutan jauh setelah kampanye kekerasan militer 2017 telah berakhir, artinya hanya sedikit pengungsi yang dapat kembali ke kehidupan lama dan komunitas mereka.

Satu-satunya persiapan yang terlihat untuk menerima kembali para pengungsi dalam jumlah besar adalah bangunan-bangunan kamp transit yang bobrok seperti Hla Poe Kaung, dan kamp relokasi seperti Kyein Chaung.

Hanya sedikit pengungsi yang mungkin bisa mengatasi trauma yang mereka rasakan dua tahun lalu untuk masa depan yang seperti itu.

Hal ini memunculkan pertanyaan terkait ketulusan komitmen masyarakat Myanmar untuk menerima mereka kembali.

BBC bertemu dengan seorang pemuda Rohingya yang terlantar dalam perjalanan kembali ke Yangon. 

Rombongan harus berhati-hati, warga asing dilarang bertemu warga Rohingya tanpa izin.

Dia terjebak di kamp penampungan bersama keluarganya selama tujuh tahun, setelah terusir dari rumahnya sendiri di Sittwe.

 Dia adalah satu dari 130.000 warga Rohingya yang terusir dari kampung mereka akibat pecahnya kekerasan pada 2012.

Pemuda tersebut tidak dapat berkuliah atau bepergian keluar kamp tanpa izin. Sarannya bagi para pengungsi di Bangladesh yaitu jangan mengambil risiko untuk kembali, dan mengatakan bahwa kondisi mereka juga serba terbatas pada kamp-kamp yang dijaga.

Apa kata pemerintah?
BBC menghubungi juru bicara pemerintah Myanmar untuk meminta tanggapan terkait temuan di Rakhine, namun belum mendapat respons.

Secara resmi, pemerintah Myanmar berkomitmen menerima kembali para pengungsi secara bertahap, dengan bekerja sama dengan Bangladesh.

Kendati demikian, para menteri masih menyebut warga Rohingya sebagai Bengali, yang dikatakan tiba di Myanmar dalam gelombang imigrasi ilegal selama 70 tahun terakhir. 

Hanya ada sedikit bukti yang menguatkan peristiwa tersebut.

Hal ini mencerminkan kepercayaan yang meluas di Myanmar, yang menganggap mereka bukan warga Myanmar. 

Pemerintah juga menolak permintaan status kewarganegaraan dan kebebasan bergerak bagi warga Rohingya.

Pemerintah bersedia memberikan mereka Kartu Verifikasi Nasional, yang disebut sebagai langkah menuju status warga negara. 

Namun kebanyakan warga Rohingya menolak kartu-kartu tersebut karena mereka diharuskan mengidentifikasi diri mereka sebagai warga Bengali.

Pada puncak kampanye militer melawan Rohingya awal September 2017 lalu, komandan angkatan bersenjata Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, mengatakan bahwa mereka mengurus apa yang disebutnya "masalah yang belum selesai" dari 1942.

Dia merujuk pada pertempuran antara pasukan Jepang dan Inggris di Rakhine, di mana warga Rohingya dan warga Buddha di Rakhine mendukung pihak yang bersebrangan, seringkali saling membunuh, dan menyebabkan gerakan besar-besaran terusirnya warga sipil.

Sang komandan mengatakan bahwa warga Muslim membanjiri sisi utara negara bagian Rakhine yang kini berbatasan dengan Bangladesh.

Dua distrik di perbatasan, Maungdaw dan Buthidaung, di mana sebagian besar kampungnya dihancurkan sejak 2017, merupakan satu-satunya wilayah Myanmar dengan mayoritas Muslim.

Sejak Rohingya meninggalkan umat Muslim yang tersisa, mungkin hanya 10 persen dari populasi awal, mereka kini kemungkinan menjadi kelompok minoritas.

Penolakan pemerintah mengizinkan dilakukannya penyelidikan yang kredibel, untuk menawarkan kebebasan bergerak atau alur yang jelas untuk mendapat kewarganegaraan, akan menghalangi kembalinya sebagian besar pengungsi.

Berita ini telah di terbitkan dan bersumber dari INEWS

No comments:

Post a Comment