Ads:
.png)
 |
Hal itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) 33 Bupati/Walikota se-Sumut dengan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Kamis (8/8).
Hadir juga pada acara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sabrina, Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Atrial, Kakanwil Kemenag Sumut beserta Kakanwil Kemenag kabupaten/kota se-Sumut.
Penandatanganan MoU yang diinisiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) diharapkan dapat mendorong percepatan untuk mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Tebing Ringgits Dan Provinsi Sumut.
Sehingga anak-anak Di Kota Tebing Tinggi dapat tumbuh kembang menjadi generasi yang berkualitas, yang mampu berperan dalam pembangunan di negeri ini, khususnya di kota Tebing Tinggi.
Tujuannya agar anak-anak di Sumatera Utara dapat tumbuh kembang menjadi generasi yang berkualitas, yang mampu berperan dalam pembangunan di negeri ini, khususnya di Kota Tebing Tinggi.
Walikota Tebing Tinggi H Umar Zunaidi Hasibuan mengatakan sudah selayaknya daerah memperhatikan anak-anak bangsa agar tumbuh sehat dan mendapatkan perhatian pemerintah khususnya di Kota Tebing Tinggi.
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi pun mengajak seluruh Bupati/Walikota untuk segera mengimplementasikan MoU tersebut, sebagai bukti bahwa Provinsi Sumut benar sangat sayang dengan anak.
"Makanya saya minta ini pada seluruh bupati/walikota, agar kita benar mengimplementasikannya, bukti kita sayang sama anak. Apa yang bisa kita buat untuk anak kita, ruang bermain taman hijau yang luas atau yang lainnya. Saya ingin kita menjadi orang tua yang beneran," ucap Edy Rahmayadi.
Implementasi itu, menurut Edy Rahmayadi, dengan memperbaiki tempat bermain anak. Juga sungai dan lingkungan sekitar yang dapat dijadikan sarana bermain untuk anak-anak. Karena itu, Edy berharap para bupati/walikota berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan dan sungai dari pencemaran.
Sementara itu, Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA RI Lenny N Rosalin, yang menjadi narasumber pada acara itu menyatakan, ciri kabupaten/kota yang sudah dapat dikatakan KLA yaitu, yang memiliki sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
"Ini merupakan langkah awal para pimpinan daerah menunjukan komitmen yang tinggi untuk memenuhi hak-hak anak," katanya.
Berdasarkan dari penilaian dari pihak Kementerian PPPA RI, Lenny N Rosalin memuji kemajuan yang sangat signifikan yang telah diraih Provinsi Sumatera Utara dari tahun sebelumnya. Dari 24 indikator penilaian KLA, Kabupaten Deliserdang telah meraih peringkat Madya untuk KLA.
"Kalau melihat dari hasil evaluasi yang kami lakukan di tahun 2019, yang baru kami umumkan 25 Juli di Kota Makasar. Provinsi Sumut ini memiliki kemajuan yang sangat signifikan dari sebelumnya," ucap Lenny.
Dikatakannya, evaluasi tersebut dilakukan secara indevenden dengan proses yang obyektif untuk mengukur tingkat KLA di kabupaten/kota tingkat pratama ataupun madya. “Kita ingin semua kabupaten/kota di provinsi ini untuk meningkatkan lagi, dimana jadi PR kita dari 33 kabupaten/kota minimal bisa pratama yang untuk saat ini masih 14 kabupaten/kota yang masuk daftar KLA," harapnya.(zidan)
