Ads:
.png)
 |
| Bundaran HI, Jakarta, digenangi banjir beberapa waktu lalu. Rencananya, Ibu Kota bakal dipindahkan ke luar Pulau Jawa. |
Hal itu diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4).
DALAM rapat yang dihadiri jajaran menteri terkait tersebut, Jokowi menyampaikan bahwa gagasan untuk pemindahan ibu kota ini sudah lama sekali muncul namun tak pernah dieksekusin “Sejak era Presiden Soekarno sampai di era presiden berikutnya pasti muncul masalah itu. Tapi wacana itu timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan tidak dijalankan secara terencana dan matang,” ucap Jokowi saat membuka rapat tersebut.
Menurut mantan wali kota Solo ini, ketika kita sepakat menuju negara maju, pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah, apakah di masa yang akan datang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara mampu memikul dua beban sekaligus sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik sekaligus pusat bisnis.
Beberapa negara menurutnya sudah mengantisipasi perkembangan negaranya yang akan datang dengan memindahkan pusat pemerintahannya. Contohnya pun sudah banyak. Inilah yang menurutnya harus dipikirkan bersama-sama.
“Memindahkan ibu kota membutuhkan persiapan yang matang, detail, baik dari sisi pemilihan lokasi yang tepat, memperhatikan aspek geopolitik, geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukung dan juga soal pembiayaan. Saya meyakini jika kita persiapan dari awal maka gagasan besar ini akan bisa kita wujudkan,” tambah Jokowi.
Dalam rapat tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro mengungkap tiga alternatif dalam kajian rencana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta.
Pertama, ibu kota tetap di Jakarta tetapi dibuat distrik khusus untuk pemerintahan, yaitu daerah di seputar istana dan Monas dan sekitarnya akan dibuat khusus hanya untuk kantor pemerintahan, khususnya kementerian lembaga.
“Itu alternatif pertama yang berarti harus mengubah peruntukan di wilayah seputaran Istana dan Monas,” kata Bambang seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet RI, Senin (29/4).
Untuk alternatif pertama ini harus dibuat konektivitas dengan LRT atau monorel sehingga mudah untuk bergerak di antara kantor kementerian/lembaga di seputar istana dan Monas.
Namun, kerugian dari alternatif pertama ini hanya akan menguatkan Jakarta sebagai pusat segalanya di Indonesia dan dikhawatirkan dampak urbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi tidak optimal.
Alternatif kedua, seperti Putra Jaya di Malaysia, memindahkan pusat pemerintahan ke wilayah di dekat Jakarta, misalnya di sekitar Jabodetabek, dengan ketersediaan lahan. “Namun kelemahannya, tetap saja membuat perekonomian Indonesia terpusat di daerah Jakarta dan sekitarnya atau wilayah Metropolitan Jakarta,” kata Bambang.
Untuk alternatif kedua ini, radiusnya 50 sampai 70 km dari Jakarta, misalkan daerah yang pernah dibahas di era Presiden Soeharto yaitu Jonggol Jawa Barat, atau di daerah Maja Banten.
Nah, alternatif ketiga yaitu memindahkan ibu kota langsung ke luar Jawa, seperti contoh Brasil yang memindahkan dari Rio de Janeiro ke Brasilia, kemudian Canberra di antara Sidney dan Melbourne.
“Intinya lebih menyebarkan perekonomian Indonesia, tidak hanya terpusat di Pulau Jawa yang saat ini menyumbang 58 persen dari PDB tetapi juga mulai bergerak untuk membuat kegiatan tambahan di luar Jawa,” kata Bambang.
Syarat utama dari alternatif ketiga ini ialah ketersedian lahan yang luas karena pada intinya adalah membangun kota baru dengan biaya yang tidak sedikit.
“Lokasi strategis secara geografis ada di tengah wilayah Indonesia. Tengah ini memperhitungkan barat ke timur maupun utara ke selatan untuk merepresentasikan keadilan dan mendorong percepatan pembangunan khususnya wilayah kawasan Timur Indonesia,” ujar Bambang.
Lahan untuk alternatif ketiga ini harus lahan yang luas milik pemerintah maupun BUMN yang sudah tersedia yang bisa dibangun, yang tidak lagi memerlukan biaya pembebasan.
Kemudian wilayah tersebut harus bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi maupun kebakaran hutan dan lahan gambut. Jadi ini kita harus mencari lokasi yang benar-benar minimal dari segi risiko bencana. Selain itu, harus tersedia sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan.
“Lokasi ibu kota baru tersebut bisa kota yang sudah existing, kota kelas menengah yang sudah existing. Maksudnya kota yang sudah punya akses mobilitas atau logistik. Misalkan tidak perlu membangun bandara baru di kota tersebut, bisa menggunakan bandara yang sudah ada demikian juga pelabuhan dan sebagian jalan connecting,” terang Bambang.
Menteri PPN/Kepala Bappenas itu mengusulkan kota tersebut tidak jauh dari pantai karena Indonesia adalah negara maritim. Sehingga sebaiknya ibu kota berlokasi tidak jauh dari pantai, tetapi tidak juga harus di tepi pantai itu sendiri.
“Kemudian ada tingkat layanan air minum, sanitasi, listrik dan jaringan komunikasi yang memadai. Sisi sosial juga harus diperhatikan. Tentunya semua berharap tidak ada dampak negatif terhadap komunitas lokal. Dan kemudian dari sisi pertahanan keamanan juga,” ucap Bambang.
Dari tiga opsi ibu kota baru negara hasil kajian Bappenas, Presiden Jokowi langsung mengesampingkan opsi pertama dan kedua. “Kalau masih berpikir tiga alternatif tadi, kalau saya sih alternatif satu dan dua sudah tidak,” ucap Jokowi dalam rapat yang akhirnya berlangsung tertutup.
Usai rapat Bambang memastikan tindak lanjut atas opsi pilihan Presiden Jokowi. Lokasinya kemungkinan di wilayah timur Indonesia.
“Dalam rapat tadi diputuskan, presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini,” jelas Bambang.
Menurut Bambang, keputusan Jokowi itu diambil dengan mempertimbangkan agar Indonesia tidak Jawa sentris. Diharapkan nantinya pertumbuhan ekonomi bisa merata di setiap wilayah. Kendati demikian, pemerintah belum memutuskan daerah mana yang akan dipilih menjadi Ibu Kota baru.
Bambang mengatakan, untuk memutuskan lokasi ini masih dibutuhkan pembahasan yang panjang. “Dan tentunya akan dilanjutkan dengan ratas berikutnya yang akan bicara lebih teknis, bicara design, dan bicara mengenai masterplan dari kota itu sendiri,” kata dia.
Bentuk Badan Otoritas
Untuk mengurus pemindahan Ibu Kota, Pemerintah akan membentuk sebuah badan otoritas. Bambang mengatakan, pemindahan Ibu Kota ini adalah pekerjaan besar yang bisa memakan waktu 5-10 tahun.
“Jadi karena multiyears, size-nya besar, mau tidak mau ini tidak bisa ditangani oleh tim atau oleh lembaga yang eksisting. Sehingga usulan kami memang semacam badan otoritas,” kata Bambang.
Bambang mengatakan, badan ini nantinya tidak hanya bertugas saat pembangunan dan pemindahan Ibu Kota dilakukan. Tetapi juga akan mengurusi seluruh hal terkait, termasuk misalnya harga tanah di wilayah Ibu Kota baru.
“Tugasnya juga mengawasi pergerakan harga tanah, kita tidak mau harga tanah di kawasan baru tersebut itu harga tanah dikontrol oleh pihak swasta. Karena kalau sudah dikontrol swasta, maka masyarakat akan kesulitan untuk mendapatkan lahan atau pemukiman yang layak,” kata Bambang.
PDI Perjuangan menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota negara. Menurut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, pemindahan ibu kota negara memperkuat posisi geopolitik Indonesia membangun poros maritim dunia.
“Apa yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi dengan menggelar rapat kabinet terbatas membahas rencana ibu kota yang baru sangat menarik. Namanya rencana, implementasinya tentu memerhatikan banyak aspek, salah satunya adalah posisi geopolitik Indonesia yang begitu strategis dan menjadi titik temu, bahkan persenyawaan peradaban antarbangsa di seluruh penjuru dunia,” kata Hasto dalam keterangan yang diterima, Senin (29/4).
Kebutuhan pemindahan ibu kota, kata Hasto, juga memertimbangkan arah masa depan Indonesia di mana pada 2030 negara diprediksi menjadi kekuatan perekonomian keempat di dunia.
“Jakarta tentu saja tetap berperan sentral dan strategis, apalagi sebagai pusat kekuatan perekonomian Indonesia. Dipastikan ke depan akan jauh lebih banyak ruang hijau dan tata kotanya akan semakin asri dan menawan karena kantor-kantor pemerintahan negara pun akan menyesuaiakan dengan ibu kota baru tersebut,” kata Hasto.
Demokrat: Belum Dengar Tuh
Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron mengaku belum mendapat informasi utuh ihwal wacana pemindahan ibu kota tersebut. Sebab, ujar Herman, dari dulu pemindahan ibu kota masih sebatas wacana.
“Kami belum secara utuh mendapatkan informasi ini, karena dari dulu juga selalu menjadi wacana,” kata Herman, Senin (29/4).
Herman memahami bahwa Jokowi tengah mencari isu seksi yang bisa menetralisir situasi saat ini. Hanya saja, ujar Herman, kalau pun benar ingin memindahkan ibu kota maka dia meminta presiden mematangkan. DPR siap untuk membahasnya.
Wakil Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat itu mengingatkan pemindahan ibu kota negara harus benar-benar komprehensif dan mempertimbangkan berbagai aspeknya.
“Karena jika pemindahan itu ke luar Jawa, maka salah satunya akan juga memindahkan banyak pegawai dengan keluarganya,” kata Herman. (sp)
