 |
| Menkopolhukan Wiranto. |
Adapun, UU yang dimaksud adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
"Pencalonan capres dan cawapres itu aturan mainnya ada, undang-undangnya ada, hukumnya ada. Ikuti saja itu," ujar Wiranto di Kantor Wakil Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 9 Agustus 2018.
Menurut Wiranto, UU mengatur juga mekanisme yang harus diambil kepala daerah aktif yang maju Pilpres. Mantan Panglima ABRI ini sendiri enggan mengomentari keputusan Sandi yang baru sembilan bulan menjadi Wagub DKI, untuk maju lagi di Pilpres.
"Misalnya mencalonkan si X, ya kaitkan saja dengan kaidah undang-undang yang berlaku. Undang-undang harus dilaksanakan siapapun nama dan jabatannya, harus masuk ke koridor itu," ujar Wiranto.
Sebagai informasi, Pasal 171 UU Pemilu mengatur kepala daerah yang maju Pilpres harus meminta izin Presiden. Presiden Joko Widodo juga sudah membuat aturan turunan, yaitu PP Nomor 32 Tahun 2018 yang mewajibkan kepala daerah mendapat izin tertulis dari Presiden, yang selanjutnya diserahkan ke KPU sebagai salah satu syarat.(vv)
