foto |
Mengutip laman Reuters, 50 wanita asal Cina ditahan otoritas keamanan kamboja. Mereka diamankan di wilayah Provinsi Sihanoukville. Dan merupakan pembongkaran jaringan pelacuran di Propinsi itu.
Temuan ini merupakan dampak kebijakan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen. Ia dikenal sebagai sekutu dekat Beijing.
Hun Sen berhasil menarik investasi Cina di Sihanoukville yang merupakan kota pantai 225 kilometer barat Phnom Penh.
Propinsi ini mengalami ledakan pembangunan dalam beberapa tahun belakangan didukung aliran uang Cina.
Tapi, arus pekerja dan uang Cina itu juga menimbulkan kebencian warga setempat . Pihak berwenang mengatakan investasi yang tinggi berdampak kepada kenaikan angka kejahatan di kota pelabuhan semula sepi tersebut.
Gubernur Provinsi Sihanoukville Yun Min menyatakan modal Cina di provinsi itu melampaui 1 miliar dolar (sekitar 15 triliun rupiah) tapi uang itu datang beriringan dengan layanan gelap seks, yang disediakan oleh dan untuk warga Cina di daerah tersebut.
"Ketika banyak dari mereka datang, banyak juga tuntutan untuk layanan itu. Itu melanggar hukum di negara kami. Jadi, kami harus menghentikan dan menumpasnya. Penumpasan itu akan berlanjut tanpa batas waktu," kata Yun Min. (rmol)
Temuan ini merupakan dampak kebijakan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen. Ia dikenal sebagai sekutu dekat Beijing.
Hun Sen berhasil menarik investasi Cina di Sihanoukville yang merupakan kota pantai 225 kilometer barat Phnom Penh.
Propinsi ini mengalami ledakan pembangunan dalam beberapa tahun belakangan didukung aliran uang Cina.
Tapi, arus pekerja dan uang Cina itu juga menimbulkan kebencian warga setempat . Pihak berwenang mengatakan investasi yang tinggi berdampak kepada kenaikan angka kejahatan di kota pelabuhan semula sepi tersebut.
Gubernur Provinsi Sihanoukville Yun Min menyatakan modal Cina di provinsi itu melampaui 1 miliar dolar (sekitar 15 triliun rupiah) tapi uang itu datang beriringan dengan layanan gelap seks, yang disediakan oleh dan untuk warga Cina di daerah tersebut.
"Ketika banyak dari mereka datang, banyak juga tuntutan untuk layanan itu. Itu melanggar hukum di negara kami. Jadi, kami harus menghentikan dan menumpasnya. Penumpasan itu akan berlanjut tanpa batas waktu," kata Yun Min. (rmol)