 |
| Mahfud MD |
Mahfud menjelaskan kalau BPIP adalah badan milik negara, dan saat itu Presiden Jokowi sangat bersemangat mendirikan BPIP.
Dalam program Indonesia Lawyers Club di tvOne, Selasa malam, 14 Agustus 2018, Mahfud menceritakan lebih awal soal dirinya setelah menjadi tim pemenangan Prabowo Subianto pada Pilpres 2014.
"Ada orang mengatakan Pak Mahfud itu sesudah lepas dari Pak Prabowo terbuang. Tidak juga, saya ditawari jabatan menteri sejak awal. Tepatnya pada bulan Mei tahun 2015," katanya.
Saat itu, Mahfud diberitahu kalau pemerintah perlu batuan untuk menjadi Menkopolhukam karena akan ada reshuffle kabinet. Calonnya saat itu Jenderal Fahrul Razi dan Mahfud MD.
"Saya senang sekali, tapi saya punya etika politik. Tahun 2014 saya mendukung Pak Prabowo, masa saya mau masuk kabinetnya Pak Jokowi. Kan nanti saya diketawai orang, dan yang berkeringat untuk Pak Jokowi itu kan banyak," katanya.
Karena mempertimbangkan etika politik, Mahfud ingin membantu pemerintah ini, tapi tidak dalam posisi kabinet. Alasannya, Mahfud tidak berkeringat. Setelah ditawari jadi menteri, Mahfud kembali ditawari sebagai komisaris utama dengan gaji besar. Semua ini disampaikan oleh Luhut Binsar Pandjaitan.
"Saya bilang, Pak Luhut saya ini ahli hukum, ndak ngerti urusan saham, indeks, minta maaf saya tidak bisa," katanya.
Berikutnya, Mahfud kembali ditawari sebagai jaksa agung. Tidak hanya Luhut Binsar, tim dari Mensesneg Pratikno juga datang untuk meminta Mahfud. Intinya pemerintah menginginkan bantuan Mahfud. Tapi Mahfud justru mengusulkan nama Busro Muqoddas dan Bambang Widjojanto.
"Sampai akhirnya, Pak Mahfud, Pak Jokowi sekarang agak risau dengan lemahnya ideologi. Bagaimana kalau kita bikin UKP-PIP. Nah kalau ideologi saya mau, ini negara. Saya risau juga dengan perkembangan radikalisme, orang yang tidak sadar NKRI, orang yang tidak toleran, saya kira soal ideologi kita perlu dikuatkan lagi," katanya.
Karena itu, Mahfud bersama Yudi Latief menyusun ini di kantor Menkopolhukam dengan perintah Presiden. Harapannya untuk penguatan ideologi. Karena itu, saat ditanya soal kenegaraan dan politik tentu ada timnya sendiri. Kalau dia masuk tim pemenangan tentu harus meninggalkan jabatan di BPIP.
"Kan harus netral, karena ini soal ideologi. Karena di sini saja membantu Pak Jakowi juga di dalam pemerintah bukan di dalam politik di pilpresnya," katanya.(vv)
