 |
| Foto |
"Gerindra sampai saat ini tidak ada. Dan mudah-mudahan ke depannya juga tidak ada," kata Ketua DPP Gerindra Andy Rahmat Wijaya kepada wartawan, Kamis (26/7).
Hal itu karena langkah pencegahan yang terus dilakukan oleh partai yang dipimpin Prabowo Subianto tersebut.
"Jadi langkah mitigasi pasti ada. Kita hampir dua periode alhamdulillah tidak ada kader kami yang diangkut (KPK). Kami di antara partai yang tertib melaporkan keuangan LHKPN, baik kadernya atau parpolnya," jelas Andy.
Meski demikian, dia mengakui ada beberapa kader Gerindra di daerah yang tersangkut kasus korupsi. Maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum kader partai kata dia sebenarnya tak lepas dari sistem demokrasi di negeri ini. Yang mana, sistem demokrasi yang menganut proporsional terbuka cenderung membuat orang untuk berlaku koruptif.
"Sistem demokrasi kita saat ini menimbulkan perilaku koruptif," ujar Andy.
Sebab, setiap wakil rakyat di DPR RI harus terus melakukan pendekatan dengan konstituen agar pada periode selanjutnya bisa kembali terpilih.
"Sistem kita mengarah kepada sistem yang koruptif, sistem proporsional terbuka. Karena langsung dipilih, langsung mendekati masyarakat secara sengit. Artis juga belum tentu terpilih digilas pengusaha yang duitnya miliaran," sesal Andy.
Sistem demokrasi yang proporsional terbuka malah seakan menimbulkan deparpolisasi. Hal itu karena adanya sikap pragmatis. Seseorang yang ingin menjadi caleg tak lagi mementingkan ideologi partai.
"Makin ke sini semakin sengit. Kader makin sengit dan mengarah pada deparpolisasi deparpolisasi menjadi tak mikir ideologi. Makanya jangan kaget kalau ada transfer pemain," beber Andy.
Makanya demi mengurangi perilaku koruptif politisi, ke depan sistem demokrasi Indonesia haruslah diperbaiki.
"Sistem kita yang seperti ini perlu diperbaiki ulang," pungkas Andy.(rmol)
Hal itu karena langkah pencegahan yang terus dilakukan oleh partai yang dipimpin Prabowo Subianto tersebut.
"Jadi langkah mitigasi pasti ada. Kita hampir dua periode alhamdulillah tidak ada kader kami yang diangkut (KPK). Kami di antara partai yang tertib melaporkan keuangan LHKPN, baik kadernya atau parpolnya," jelas Andy.
BUTUH BANTUAN HUKUM ?
.png)
Meski demikian, dia mengakui ada beberapa kader Gerindra di daerah yang tersangkut kasus korupsi. Maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum kader partai kata dia sebenarnya tak lepas dari sistem demokrasi di negeri ini. Yang mana, sistem demokrasi yang menganut proporsional terbuka cenderung membuat orang untuk berlaku koruptif.
"Sistem demokrasi kita saat ini menimbulkan perilaku koruptif," ujar Andy.
Sebab, setiap wakil rakyat di DPR RI harus terus melakukan pendekatan dengan konstituen agar pada periode selanjutnya bisa kembali terpilih.
"Sistem kita mengarah kepada sistem yang koruptif, sistem proporsional terbuka. Karena langsung dipilih, langsung mendekati masyarakat secara sengit. Artis juga belum tentu terpilih digilas pengusaha yang duitnya miliaran," sesal Andy.
Sistem demokrasi yang proporsional terbuka malah seakan menimbulkan deparpolisasi. Hal itu karena adanya sikap pragmatis. Seseorang yang ingin menjadi caleg tak lagi mementingkan ideologi partai.
"Makin ke sini semakin sengit. Kader makin sengit dan mengarah pada deparpolisasi deparpolisasi menjadi tak mikir ideologi. Makanya jangan kaget kalau ada transfer pemain," beber Andy.
Makanya demi mengurangi perilaku koruptif politisi, ke depan sistem demokrasi Indonesia haruslah diperbaiki.
"Sistem kita yang seperti ini perlu diperbaiki ulang," pungkas Andy.(rmol)
Posting Komentar untuk "Sistem Proporsional Terbuka Penyebab Perilaku Koruptif"