SUBANG,INDOMETRO.ID – Warga masyarakat Kampung Sukasari, Desa Cidadap, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana pendirian gerai ritel modern berjejaring Alfamart di wilayah mereka. Penolakan ini dipicu oleh dugaan cacat prosedur pada proses perizinan awal serta kekhawatiran akan matinya keberlangsungan ekonomi kerakyatan di tingkat desa.
Koordinator Bewara Kopdes Subang, H. Ade Mulyana, mengungkapkan bahwa penerbitan Surat Keterangan terkait rencana investasi tersebut dinilai tidak menempuh mekanisme musyawarah yang sah. Hingga surat tersebut keluar, tidak pernah ada forum resmi yang melibatkan para pemangku kepentingan di tingkat desa.
"Berdasarkan informasi yang kami ketahui, sebelum Surat Keterangan tersebut diterbitkan, tidak pernah diselenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) untuk membahas rencana investasi pendirian gerai Alfamart. Padahal, keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat sangat wajib dalam membahas setiap rencana investasi yang masuk ke wilayah desa," tegas H. Ade Mulyana.Senin (16/11)
Selain absennya Musdes, warga bersama Bewara Kopdes Subang menyoroti empat poin krusial yang menjadi dasar keberatan utama masyarakat:
• Dugaan Manipulasi Persetujuan Tetangga: Proses pengumpulan tanda tangan warga sebagai syarat izin lingkungan diduga mengandung unsur manipulatif. Informasi awal yang disampaikan kepada warga menyebutkan bahwa bangunan tersebut hanya akan difungsikan sebagai gudang dan toko sembako biasa, bukan gerai ritel modern. Proses ini juga dinilai tidak melibatkan seluruh tetangga terdekat secara merata serta diduga mengandung unsur gratifikasi.
• Ancaman Terhadap Ekonomi Kerakyatan: Kehadiran gerai ritel modern berjejaring dikhawatirkan membawa implikasi buruk terhadap kondisi sosial ekonomi warga. Hal ini dinilai dapat mematikan keberlangsungan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), warung tradisional, pedagang kecil, pelaku UMKM, serta mempersempit ruang usaha mandiri masyarakat setempat.
• Kewenangan Penerbitan Rekomendasi: Warga mempertanyakan keabsahan serta kewenangan pihak yang menerbitkan surat keterangan atau rekomendasi awal tanpa melalui persetujuan kolektif dan verifikasi faktual di lapangan bersama lembaga desa.
• Landasan Hukum Keberatan: Penolakan ini berlandaskan pada aturan perlindungan usaha mikro dan penataan toko swalayan yang mewajibkan adanya kajian sosial ekonomi serta persetujuan warga sekitar secara transparan tanpa adanya pembohongan informasi.
Melalui pernyataan sikap ini, warga Kampung Sukasari bersama Bewara Kopdes Subang mendesak Pemerintah Desa Cidadap, Pemerintah Kecamatan Pagaden Barat, serta dinas terkait di Pemerintah Kabupaten Subang untuk segera meninjau ulang, membekukan, dan mencabut seluruh berkas rekomendasi maupun proses perizinan pendirian gerai Alfamart tersebut demi menjaga kondusivitas wilayah dan melindungi ekonomi rakyat.
Din



Posting Komentar untuk "Warga Kampung Sukasari Subang Tegas Tolak Pendirian Gerai Alfamart, Diduga Cacat Prosedur dan Ancam Ekonomi Desa"