Ruteng, NTT, Indometro.id – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur mengingatkan 88 Kepala Satuan Pendidikan dan pengelola proyek revitalisasi sekolah agar memperhatikan kewajiban perpajakan serta tertib administrasi dalam pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2026.
Salah satu perhatian utama Bapenda adalah transparansi asal material Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau yang dikenal dengan istilah Galian C.
Para pengelola proyek swakelola diwajibkan melaporkan secara jujur lokasi pengambilan material bangunan untuk mencegah kesalahan administrasi maupun potensi persoalan hukum di kemudian hari.
Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi perpajakan yang berlangsung pada Selasa (10/11/2026) lalu, di halaman belakang Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (PPO) Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Kegiatan ini melibatkan 88 Kepala Satuan Pendidikan mulai dari jenjang PAUD, SD hingga SMP, termasuk para pengelola proyek revitalisasi sekolah yang dilaksanakan secara swakelola atau tanpa menggunakan jasa kontraktor.
Sosialisasi dipimpin langsung Kepala Bapenda Kabupaten Manggarai, Kanisius Nasak, didampingi pimpinan dan jajaran bidang terkait dari Dinas PPO serta para kepala UPTD Pendidikan dari berbagai kecamatan.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan pelaksanaan proyek revitalisasi sekolah berjalan sesuai ketentuan, termasuk dalam pemenuhan kewajiban pajak selama proses pembangunan berlangsung.
Bapenda Lakukan Langkah Preventif Cegah Temuan Pajak
Kepala Bapenda Kabupaten Manggarai, Kanisius Nasak, menjelaskan bahwa keterlibatan Bapenda dalam proses pembangunan sekolah merupakan langkah korektif sekaligus preventif untuk memastikan seluruh kewajiban perpajakan dipenuhi oleh pengelola kegiatan.
Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan harus diikuti dengan kepatuhan terhadap aturan administrasi dan perpajakan yang berlaku.
"Kami hadir untuk memastikan bahwa di tengah percepatan pembangunan fisik sekolah ini, ada satu kewajiban hukum dan administratif perpajakan yang melekat dan tidak boleh diabaikan oleh para pengelola proyek maupun pihak sekolah selaku penanggung jawab anggaran," tegas Kanisius Nasak.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai, Wensislaus Sedan, meminta para kepala sekolah dan pengelola proyek membangun budaya disiplin administrasi serta kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan.
Ia mengingatkan agar kewajiban pembayaran pajak, khususnya Pajak MBLB serta pajak pusat berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh), tidak ditunda hingga akhir masa pelaporan.
Menurut Wensislaus, pengurusan administrasi perpajakan sebaiknya dilakukan sejak proses pembelian material dan pelaksanaan pekerjaan berlangsung sehingga tidak menimbulkan kesulitan saat penyusunan laporan pertanggungjawaban.
"Panduan dari Badan Pendapatan pasti untuk menyehatkan kita semua, bukan untuk menjerumuskan. Jangan tunggu di akhir, lalu ada pengalaman buruk seperti tahun lalu di mana ada yang sampai menangis di ruangan karena kesulitan mengurus pertanggungjawaban pajak," ujarnya.
Asal Material Galian C Harus Jelas dan dari Kuari Berizin
Dalam sosialisasi tersebut, Bapenda Manggarai secara khusus menyoroti asal-usul material bangunan yang digunakan dalam proyek revitalisasi sekolah.
Material seperti batu, pasir, kerikil, dan tanah urug harus berasal dari kuari atau lokasi pertambangan yang memiliki izin resmi.
Kanisius menegaskan, laporan administrasi mengenai lokasi pengambilan material harus sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jangan sampai dokumen pertanggungjawaban mencantumkan kuari berizin, tetapi material yang digunakan justru berasal dari lokasi yang berbeda.
"Bapenda sebenarnya ingin memastikan bahwa material Galian C itu, kuarinya ambil di mana? Harus konsisten dalam pengertian jangan sampai secara administrasi ambil di kuari yang berizin, tetapi faktanya tidak," tegas Kanisius.
Untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas, Bapenda telah menyiapkan format berita acara atau laporan khusus bagi setiap kepala sekolah.
Melalui format tersebut, pengelola proyek dapat mencatat sekaligus melaporkan lokasi asal material yang digunakan dalam pekerjaan pembangunan secara terbuka dan sesuai fakta di lapangan.
Proyek Swakelola Wajib Penuhi Ketentuan Pajak MBLB
Kewajiban perpajakan dalam kegiatan pembangunan fisik yang menggunakan material alam juga berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), serta peraturan daerah yang berlaku.
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) menjadi salah satu instrumen penerimaan daerah dari pemanfaatan sumber daya mineral bukan logam dan batuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penerimaan pajak tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan daerah.
Melalui sosialisasi dan koordinasi lintas instansi ini, Bapenda bersama Dinas PPO Kabupaten Manggarai berkomitmen melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek revitalisasi sekolah secara swakelola.
Pemerintah daerah berharap seluruh proyek revitalisasi yang melibatkan puluhan satuan pendidikan dengan alokasi anggaran miliaran rupiah tersebut dapat berjalan sesuai rencana, menghasilkan infrastruktur pendidikan yang berkualitas, serta memenuhi seluruh ketentuan administrasi dan perpajakan.
Dengan demikian, percepatan pembangunan fasilitas pendidikan di Kabupaten Manggarai tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik bangunan, tetapi juga menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum. (****)




Posting Komentar untuk "Bapenda Manggarai Ingatkan 88 Kepala Sekolah Taat Pajak Proyek Revitalisasi, Asal Material Galian C Jadi Sorotan"