Oleh: Zulkifli
Zulkifli
Jangan biarkan uang rakyat menjadi bancakan. Jangan biarkan anggaran negara menjadi ladang perburuan rente. Jangan biarkan korupsi tumbuh subur di balik megahnya program pembangunan.
Aceh. Indometro. Id - Ada satu pertanyaan besar yang patut diajukan oleh seluruh rakyat Indonesia ketika mengetahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 mencapai Rp4.106,3 triliun.
Uang sebesar itu akan benar-benar digunakan untuk menyejahterakan rakyat, atau justru menjadi ladang bancakan bagi mereka yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan anggaran negara?
Pertanyaan ini mungkin terdengar keras. Namun, dalam negara demokrasi, mempertanyakan pengelolaan uang rakyat bukanlah tindakan permusuhan terhadap pemerintah. Justru itulah bentuk kepedulian dan tanggung jawab warga negara.
APBN bukan uang pribadi presiden, menteri, anggota DPR, kepala daerah, ataupun pejabat birokrasi. APBN adalah uang rakyat yang dihimpun melalui pajak, penerimaan negara, pengelolaan sumber daya alam, serta berbagai sumber pendapatan lainnya.
Karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan negara wajib dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Rp4.106 Triliun: Angka Besar, Tanggung Jawab Lebih Besar
Berdasarkan postur APBN 2027 yang disahkan pada 29 September 2026, pemerintah menetapkan:
- Pendapatan negara: Rp3.435,1 triliun.
- Belanja negara: Rp4.106,3 triliun.
- Defisit anggaran: Rp671,2 triliun.
- Transfer ke daerah: Rp735 triliun.
- Defisit terhadap PDB: 2,4 persen.
Artinya, belanja negara lebih besar daripada pendapatan yang ditargetkan. Selisih tersebut harus ditutup melalui pembiayaan anggaran.
Pemerintah tentu memiliki berbagai program prioritas, mulai dari pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial hingga penguatan ekonomi nasional.
Namun, persoalan sesungguhnya bukan sekadar berapa besar anggaran yang disiapkan, melainkan bagaimana uang tersebut dikelola, siapa yang menikmati manfaatnya, dan siapa yang harus bertanggung jawab apabila terjadi penyimpangan.
Sebab, anggaran yang besar tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan yang besar.
Jangan Sampai APBN Menjadi Bancakan Berjamaah
Pengalaman berbagai kasus korupsi di Indonesia semestinya menjadi pelajaran bahwa anggaran negara selalu memiliki risiko penyimpangan apabila pengawasan lemah.
Potensi persoalan bisa muncul sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan proyek, pencairan dana, hingga laporan pertanggungjawaban.
Modus penyimpangan yang perlu diwaspadai antara lain:
- Penggelembungan harga atau mark-up proyek pemerintah.
- Pengaturan tender untuk memenangkan perusahaan tertentu.
- Proyek fiktif atau pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi.
- Manipulasi laporan realisasi anggaran.
- Konflik kepentingan dalam penunjukan penyedia barang dan jasa.
- Penyalahgunaan dana bantuan sosial dan program pembangunan.
- Praktik suap dan gratifikasi dalam proses pengadaan maupun perizinan.
Semua itu merupakan risiko yang harus dicegah dan diawasi, bukan tuduhan bahwa seluruh pelaksana anggaran telah melakukan korupsi.
Pertanyaannya: apakah sistem pengawasan kita cukup kuat untuk mencegah praktik-praktik tersebut?
Jangan sampai rakyat hanya disuguhi laporan penyerapan anggaran yang terlihat bagus di atas kertas, sementara manfaat pembangunan tidak pernah benar-benar dirasakan masyarakat.
Rakyat Membayar Pajak, Siapa yang Menikmati Anggaran?
Di tengah besarnya anggaran negara, masyarakat masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Masyarakat membutuhkan pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan yang terjangkau, lapangan pekerjaan, infrastruktur yang layak, harga kebutuhan pokok yang stabil, serta kepastian hukum.
Rakyat di desa dan pelosok negeri tidak membutuhkan proyek mercusuar yang hanya indah dalam presentasi.
Mereka membutuhkan jalan yang bisa dilalui, jembatan yang aman, sekolah yang layak, tenaga kesehatan yang tersedia, serta program pemberdayaan ekonomi yang benar-benar berjalan.
Jangan sampai anggaran pembangunan justru lebih banyak menguntungkan kelompok yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan daripada masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan.
Ukuran keberhasilan APBN bukan banyaknya proyek yang diresmikan, bukan pula tingginya angka penyerapan anggaran.
Ukuran keberhasilannya adalah meningkatnya kualitas hidup rakyat.
DPR, BPK, KPK, dan APIP: Jangan Hanya Menjadi Penonton
Pengawasan terhadap APBN 2027 harus dilakukan secara serius dan berlapis.
DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. KPK harus menjalankan kewenangannya dalam pemberantasan korupsi. Sementara itu, aparat pengawasan intern pemerintah harus memastikan setiap program berjalan sesuai ketentuan.
Namun, pengawasan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan dokumen dan laporan administratif.
Publik juga berhak mengetahui:
- Berapa anggaran yang dialokasikan untuk setiap program?
- Siapa pelaksana dan penerima manfaatnya?
- Perusahaan mana yang memenangkan proyek pemerintah?
- Apakah pekerjaan sesuai dengan nilai kontrak?
- Apakah hasil pembangunan benar-benar berkualitas?
- Apa tindak lanjut ketika ditemukan penyimpangan?
Transparansi harus menjadi kewajiban, bukan sekadar slogan pemerintah.
Teknologi digital semestinya membuat penggunaan uang negara semakin mudah ditelusuri masyarakat, bukan justru menciptakan ruang baru bagi birokrasi yang tertutup.
Jangan Wariskan Utang, Korupsi, dan Kekecewaan kepada Generasi Mendatang
Defisit APBN 2027 sebesar Rp671,2 triliun juga harus menjadi perhatian serius.
Pembiayaan melalui utang bukan otomatis kesalahan. Dalam kebijakan fiskal, utang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan produktif sepanjang dikelola secara hati-hati dan memiliki manfaat ekonomi jangka panjang.
Tetapi, menjadi persoalan besar apabila utang terus bertambah sementara kualitas pelayanan publik tidak meningkat dan hasil pembangunan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
Jangan sampai generasi mendatang mewarisi kewajiban membayar utang, sementara manfaat dari penggunaan uang tersebut tidak pernah mereka nikmati.
Negara harus memastikan bahwa setiap pembiayaan menghasilkan nilai tambah, bukan sekadar memperbesar belanja birokrasi atau proyek yang tidak memberikan manfaat nyata.
Rakyat Harus Berani Mengawasi!
APBN 2027 sebesar Rp4.106,3 triliun bukan cek kosong bagi siapa pun yang memegang kekuasaan.
Tidak boleh ada pejabat yang merasa kebal dari pemeriksaan. Tidak boleh ada perusahaan yang merasa memiliki hak istimewa untuk menguasai proyek negara. Tidak boleh ada kelompok yang menganggap uang rakyat sebagai sumber keuntungan pribadi.
Jika ditemukan indikasi korupsi, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.
Jika ada proyek bermasalah, harus dibuka kepada publik.
Jika ada pejabat yang menyalahgunakan kewenangan, harus dimintai pertanggungjawaban.
Dan jika ada lembaga pengawasan yang tidak menjalankan tugasnya, publik berhak mempertanyakan kinerjanya.
Kita tidak sedang menginginkan negara yang sibuk mencurigai semua orang. Kita menginginkan negara yang memiliki sistem sehingga siapa pun yang berniat menyalahgunakan uang rakyat dapat dicegah, dideteksi, dan ditindak.
PENUTUP: Rp4.106 Triliun Itu Uang Rakyat, Bukan Rezeki Para Pemburu Anggaran!
Pada akhirnya, APBN 2027 akan menjadi ujian besar bagi tata kelola pemerintahan Indonesia.
Apakah anggaran sebesar Rp4.106,3 triliun akan menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan, pembangunan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan?
Ataukah justru menjadi arena perebutan kepentingan, transaksi kekuasaan, dan penyimpangan anggaran yang merugikan rakyat?
Kita tidak boleh menuduh tanpa bukti. Tetapi kita juga tidak boleh diam ketika terdapat celah yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Jangan biarkan uang rakyat menjadi bancakan. Jangan biarkan anggaran negara menjadi ladang perburuan rente. Jangan biarkan korupsi tumbuh subur di balik megahnya program pembangunan.
Pemerintah wajib bekerja secara transparan. DPR wajib mengawasi secara sungguh-sungguh. Aparat penegak hukum wajib bertindak tanpa tebang pilih. Dan masyarakat wajib terus mengawal penggunaan uang negara.
Sebab, setiap rupiah yang dikorupsi bukan hanya angka yang hilang dari kas negara.
Di baliknya mungkin ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan layak, pasien yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan memadai, petani yang tidak memperoleh dukungan, serta masyarakat desa yang terus menunggu pembangunan.
APBN Rp4.106 triliun harus menjadi berkah bagi rakyat, bukan pesta bagi para pemburu anggaran!
Jangan sampai sejarah mencatat bahwa ketika negara memiliki anggaran triliunan rupiah, justru kepercayaan rakyat yang menjadi korban.
Uang rakyat harus kembali kepada rakyat. Bukan digorong oleh siapa pun, dengan cara apa pun, dan atas nama kepentingan apa pun.
Catatan data dan referensi
Angka Rp4.106,3 triliun merupakan angka belanja negara dalam APBN 2027 yang telah disahkan, bukan keseluruhan pendapatan negara. (kemenkeu.go.id+2)
Referensi untuk memperkuat opini:
Posting Komentar untuk "APBN 2027 Rp4.106 Triliun: Akankah Digarong Membabi Buta?"