Menghindari Amuk Massa ke Gedung DPR RI: Polemik Ijazah Gibran Harus Dijawab Dengan Keadilan

Oleh : Zulkifli, M.Pd Kepala SMAN 1 Lhoksukon

zulkifli

Ketika kepercayaan publik terhadap lembaga negara diuji, transparansi dan keberanian menegakkan hukum menjadi kunci untuk mencegah kemarahan rakyat berubah menjadi ledakan sosial.

Aceh. Indometro. Id — Sebuah persoalan hukum yang menyentuh legitimasi pejabat tinggi negara tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi krisis kepercayaan yang berkepanjangan. Jika pertanyaan masyarakat tidak memperoleh jawaban yang memuaskan, kekecewaan bisa semakin meluas. Dalam situasi seperti ini, Gedung DPR RI berpotensi menjadi sasaran pelampiasan kemarahan massa.

Polemik mengenai persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI kini kembali menjadi perhatian publik. Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan dalam persidangan yang menunjukkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Namun, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, dan Mahkamah juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran melalui perkara tersebut.

Putusan ini menimbulkan pertanyaan serius yang perlu dijawab secara jernih: bagaimana memastikan persyaratan pencalonan pejabat publik benar-benar dipenuhi, dan lembaga mana yang berwenang menindaklanjuti persoalan yang belum tuntas?

DPR Jangan Menunggu Rakyat Kehilangan Kesabaran

DPR RI merupakan lembaga perwakilan rakyat. Karena itu, ketika muncul persoalan besar yang menyangkut kepercayaan terhadap proses demokrasi, DPR tidak seharusnya hanya menjadi penonton.

Anggota DPR perlu menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya, meminta penjelasan dari lembaga terkait, serta memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran ditangani berdasarkan hukum dan bukti yang dapat diuji.

Masyarakat berhak mempertanyakan apakah persyaratan pencalonan telah diterapkan secara konsisten. Masyarakat juga berhak menuntut keterbukaan informasi sesuai ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, jawaban atas pertanyaan tersebut harus diperoleh melalui mekanisme konstitusional, bukan melalui tekanan massa yang merusak fasilitas umum atau mengancam keselamatan orang lain.

Jangan sampai rakyat harus turun ke jalan dengan kemarahan yang tidak terkendali hanya karena merasa suaranya tidak didengar.

Sebaliknya, jangan pula setiap kritik dan demonstrasi masyarakat dianggap sebagai ancaman terhadap negara. Demonstrasi damai merupakan bagian dari kehidupan demokrasi.

Ketidakjelasan Dapat Memperbesar Ketidakpercayaan

Dalam persoalan yang menyangkut pejabat publik, diam bukan selalu pilihan terbaik. Ketika pertanyaan mendasar tidak dijawab secara terbuka, ruang publik akan dipenuhi spekulasi, kecurigaan, dan pertentangan.

Karena itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu menjelaskan dokumen yang menjadi dasar pemenuhan persyaratan pendidikan, proses verifikasi yang dilakukan, serta kewenangan masing-masing lembaga dalam menangani persoalan tersebut.

Penjelasan itu harus didasarkan pada dokumen autentik, prosedur yang berlaku, dan pertimbangan hukum yang bisa diperiksa masyarakat. Jika terdapat kekeliruan administratif, harus ada mekanisme koreksi yang sah. Jika ditemukan pelanggaran hukum, penanganannya harus dilakukan oleh lembaga yang berwenang.

Sebaliknya, kesimpulan bahwa seseorang telah melakukan pemalsuan atau pelanggaran tidak boleh ditetapkan hanya berdasarkan dugaan atau kemarahan publik.

Inilah pentingnya transparansi: bukan untuk menghakimi seseorang sebelum proses hukum selesai, melainkan untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak kebal terhadap pertanyaan dan hukum berlaku setara bagi setiap warga negara.

Mencegah Amuk Massa Adalah Tanggung Jawab Bersama

Mencegah amuk massa tidak cukup hanya dengan menambah aparat keamanan atau memasang barikade di sekitar Gedung DPR RI. Pengamanan memang diperlukan, tetapi akar persoalan juga harus ditangani.

Pertama, DPR perlu membuka ruang dialog dengan masyarakat, akademisi, ahli hukum, dan kelompok masyarakat sipil agar aspirasi mengenai polemik tersebut dapat disampaikan secara tertib.

Kedua, lembaga terkait harus memberikan penjelasan yang konsisten, berbasis dokumen, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan membiarkan informasi simpang siur berkembang tanpa klarifikasi.

Ketiga, aparat keamanan wajib melindungi hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara damai, sekaligus mencegah tindakan kekerasan secara proporsional.

Keempat, para tokoh masyarakat dan pemimpin opini perlu mengajak publik mengendalikan emosi, memeriksa kebenaran informasi, dan tidak menyebarkan ajakan penyerangan terhadap gedung atau individu.

Kelima, masyarakat perlu menggunakan saluran pengaduan, pengawasan, permintaan informasi, dan mekanisme hukum yang tersedia. Tekanan publik dapat dilakukan melalui petisi, diskusi terbuka, pemberitaan, serta demonstrasi damai tanpa intimidasi.

Jangan Biarkan Persoalan Hukum Berubah Menjadi Ledakan Sosial

Kemarahan masyarakat tidak selalu lahir tanpa sebab. Terkadang, kemarahan tumbuh karena adanya jarak antara harapan rakyat terhadap keadilan dan jawaban yang mereka terima dari lembaga negara.

Namun, kemarahan yang tidak dikendalikan juga dapat merugikan rakyat sendiri. Kerusakan gedung, korban luka, hilangnya nyawa, serta terganggunya pelayanan publik tidak akan dengan sendirinya menyelesaikan polemik persyaratan pendidikan seorang pejabat.

Sebaliknya, kekerasan dapat mengaburkan substansi persoalan dan mengalihkan perhatian dari tuntutan utama, yaitu kejelasan fakta, kepastian hukum, dan pertanggungjawaban institusi.

Karena itu, DPR dan lembaga negara lainnya harus memahami bahwa menjaga ketertiban tidak bisa dipisahkan dari membangun kepercayaan. Rakyat perlu didengar, sementara setiap keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Negara Harus Mendengar Sebelum Rakyat Meledak

Polemik ijazah Gibran bukan alasan untuk melakukan kekerasan. Namun, persoalan ini juga tidak semestinya dianggap selesai hanya karena masyarakat diminta bersabar. Pertanyaan publik perlu dijawab melalui jalur yang sah, dengan penjelasan yang terang dan dapat diuji.

DPR RI harus menjalankan fungsi pengawasan sesuai konstitusi. Pemerintah harus memastikan keterbukaan dan akuntabilitas. Lembaga penegak hukum harus bertindak berdasarkan kewenangan serta bukti, bukan tekanan politik.

Rakyat pun harus menjaga perjuangan tetap damai dan bermartabat.

Jangan tunggu kemarahan rakyat membesar baru negara sibuk mencari jalan keluar. Dengarkan pertanyaan publik sejak awal, jelaskan fakta secara terbuka, dan pastikan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.

Sebab, ketertiban yang hanya dibangun dengan kekuatan aparat tidak akan cukup jika kepercayaan masyarakat terus melemah. Demokrasi yang sehat membutuhkan dua hal sekaligus: rakyat yang mampu mengendalikan kemarahan dan negara yang bersedia menjawab tuntutan keadilan.

Mencegah amuk massa bukan berarti membungkam suara rakyat. Mencegah amuk massa berarti memastikan suara rakyat didengar sebelum kemarahan berubah menjadi kekerasan.