Oleh : Zulkifli
Zulkifli
Aceh. Indometro. Id - Demokrasi sering dibicarakan sebagai ruang kebebasan memilih. Rakyat diberi hak menentukan siapa yang akan memimpin, siapa yang akan mewakili mereka, dan kebijakan seperti apa yang ingin diperjuangkan.
Namun ada satu kenyataan yang tidak boleh kita abaikan: orang yang lapar akan berpikir berbeda dengan orang yang kenyang. Di sinilah istilah demokrasi perut menjadi relevan.
Demokrasi perut adalah keadaan ketika pilihan politik tidak lagi terutama ditentukan oleh gagasan, rekam jejak, integritas, atau masa depan daerah dan negara, tetapi oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak.
Ketika kebutuhan dapur belum terpenuhi, janji tentang masa depan yang jauh sering kalah dengan bantuan yang bisa dibawa pulang hari ini.
Bukan berarti rakyat tidak memiliki prinsip. Tetapi kita juga harus memahami bahwa kemiskinan dapat mempersempit ruang pilihan.
Orang yang sedang memikirkan harga beras, biaya sekolah anak, listrik, utang, pekerjaan, dan kebutuhan keluarga tentu memiliki pertimbangan yang berbeda dengan mereka yang kebutuhan dasarnya sudah aman.
Karena itu, jangan terlalu cepat menyalahkan rakyat ketika pilihan politik mereka dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi.
Pertanyaan yang lebih penting justru harus diarahkan kepada sistem: mengapa masih banyak rakyat yang harus mempertukarkan pilihan politiknya dengan kebutuhan hidup?
Demokrasi yang sehat seharusnya tidak membuat rakyat merasa bahwa suara mereka adalah barang yang dapat ditukar dengan uang, sembako, bantuan, atau keuntungan sesaat.
Suara rakyat memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada apa pun yang diterima selama satu hari.
Tetapi persoalannya, pendidikan politik sering datang terlambat. Masyarakat diajak berbicara tentang demokrasi ketika musim pemilu tiba, tetapi setelah pemilu selesai, mereka kembali berhadapan dengan persoalan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, harga kebutuhan pokok, dan pendapatan.
Di sinilah demokrasi harus naik kelas.
Demokrasi tidak cukup hanya memberi rakyat hak untuk memilih. Demokrasi juga harus memberi rakyat kesempatan untuk hidup layak sehingga mereka dapat memilih tanpa tekanan kebutuhan yang terlalu berat.
Sebab jika perut kosong terus-menerus, politik mudah berubah menjadi transaksi. Hari ini diberi sesuatu, besok diminta memilih. Hari ini dibantu, besok diminta membalas.
Akhirnya hubungan antara rakyat dan kekuasaan bukan lagi hubungan antara pemilik kedaulatan dan pemegang amanah, melainkan hubungan transaksional. Inilah bahaya terbesar demokrasi perut.
Bukan karena rakyat tidak cerdas, tetapi karena kebutuhan hidup dapat membuat seseorang mengambil keputusan yang paling dekat dengan kepentingannya saat itu.
Maka membangun demokrasi bukan hanya soal membangun lembaga politik. Kita juga harus membangun ekonomi rakyat, memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendidikan, memperkuat perlindungan sosial, dan memastikan masyarakat memiliki kehidupan yang bermartabat.
Rakyat yang sejahtera memiliki ruang lebih luas untuk berpikir. Rakyat yang terdesak kebutuhan sering dipaksa berpikir tentang hari ini.
Demokrasi yang matang seharusnya membuat rakyat memilih karena keyakinan terhadap gagasan dan rekam jejak, bukan karena isi amplop atau isi keranjang sembako.
Pada akhirnya, demokrasi bukan sekadar tentang siapa yang mendapatkan suara terbanyak. Demokrasi juga tentang bagaimana suara itu lahir.
Apakah lahir dari kesadaran? Apakah lahir dari harapan? Apakah lahir dari penilaian terhadap program dan rekam jejak? Atau lahir karena perut sedang lapar?
Jika demokrasi ingin benar-benar menjadi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka pekerjaan rumahnya bukan hanya memastikan rakyat bebas memilih.
Pastikan pula rakyat tidak dipaksa memilih dalam keadaan terlalu lapar untuk mengatakan tidak.
Sebab demokrasi yang kuat bukan demokrasi yang mampu membeli suara rakyat.
Demokrasi yang kuat adalah demokrasi yang membuat rakyat tidak perlu menjual suaranya.
Posting Komentar untuk "Demokrasi Perut"