Indometro.id — Merangin. Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dari Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, menjadi prioritas utama pembangunan nasional. Program ini digagas Presiden RI Prabowo Subianto untuk meningkatkan anggaran perbaikan fasilitas sekolah. Minggu, 27 September 2026.
Perbaikan dan pembangunan sarana prasarana sekolah — mulai dari rehabilitasi gedung rusak, ruang kelas baru, perbaikan atap, lantai, dinding, sanitasi, instalasi listrik, hingga perlengkapan belajar — menjadi fokus utama pemerintah pusat saat ini.
Namun, cita-cita Mulya pemerintah pusat yang di pimpin oleh presiden Prabowo diduga di salah gunakan oleh kepala sekolah Sampan 53 Merangin dan lemahnya pengawasan dari dinas pendidikan dan konsultan sehingga proyek tersebut terkesan menjadi mesin pencetak uang oleh kepala Sekolah dan Konsultan pengawas.
Dari Poto yang di kirim oleh kepala sekolah terlihat keramik di atas keramik tidak di bangkor, namun yang belum sempat di pasang ketikan awak media ini merilis berita tampanya sudah di bongkar keramik lama.
Dugaan kuat mengarah pada upaya mempermudah pekerjaan sekaligus mencari keuntungan pribadi. Tidak di bongkarnya keramik lama sebelum di pasangnya keramik baru. Lapisan acian di atas keramik pun terlihat sangat tipis, sehingga daya rekat keramik diragukan.
Dalam UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi: Kegagalan bangunan akibat pekerjaan yang tidak sesuai standar dapat dikenakan sanksi ganti rugi hingga pidana penjara paling lama 5 tahun.
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi: Pengurangan spesifikasi demi keuntungan pribadi (mark-down) yang merugikan negara.
Wakil Bupati Merangin H. Khafid Muin angkat bicara, Segera memerintahkan Inspektorat mengaudit secara menyeluruh terkait proyek tersebut.
" Akan saya perintahkan Inspektorat untuk mengadit Proyek Tersebut"
Masyarakat mengapresiasi langkap Bupati Merangin meemerintahkan Inspektorat untuk turun mengadit secara menyeluruh proyek tersebut, membawa angin segar masyarakat dan LSM yang anti pada korupsi.
Secara teknis, pemasangan keramik di atas keramik dengan acian tipis serta penggunaan pasir berkualitas buruk akan memperpendek umur pakai lantai dan menurunkan kualitas bangunan.
Penggunaan bahan di bawah spesifikasi diduga sengaja dilakukan untuk menghemat biaya. Selisih dana tersebut diduga dialihkan untuk keuntungan pribadi. Hal ini melanggar Standar Nasional Indonesia serta aturan pengadaan barang dan jasa, dan dapat dikenakan sanksi pidana korupsi.
Tindakan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
- Pasal 2 Ayat (1): Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
- Pasal 3: Penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok
Penulis: Mulyadi
Posting Komentar untuk "Terkait Proyek Keramik di Atas Keramik, Di SMPN 53 Merangin, Disorot Wakil Bupati Merangin "