Tulungagung- Indometro.id-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung mulai mematangkan rancangan anggaran daerah untuk tahun 2027. Dalam Rapat Paripurna DPRD Tulungagung, Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 sekaligus Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat paripurna tersebut digelar di Gedung Graha Wicaksana Lantai II DPRD Tulungagung, Rabu (9/9/2026).
Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2.708.325.466.214,02, sedangkan belanja daerah mencapai Rp2.995.191.917.037,86.
Dengan postur tersebut, RAPBD 2027 mengalami defisit sebesar Rp286.866.450.823,84. Defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama. Sementara itu, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) ditargetkan nihil atau Rp0.
Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin mengatakan, penyusunan RAPBD 2027 telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Selain itu, penyusunan anggaran juga dilakukan melalui sinkronisasi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur.
“Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 telah disinergikan dengan beberapa prioritas daerah yang terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027 melalui proses sinkronisasi dengan prioritas nasional dan provinsi,” ujar Ahmad Baharudin.
RKPD 2027 tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 yang sebelumnya telah disepakati antara Pemkab Tulungagung dan DPRD.
Perubahan APBD 2026, Belanja Bertambah Rp234,94 Miliar
Selain menyampaikan RAPBD 2027, Pemkab Tulungagung juga menyampaikan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Pada sisi pendapatan, anggaran semula sebesar Rp3.015.225.983.588,87 mengalami penurunan sebesar Rp23.937.216.661,63. Setelah perubahan, pendapatan daerah menjadi Rp2.991.288.766.927,24.
Sementara itu, belanja daerah mengalami kenaikan cukup signifikan. Dari anggaran semula sebesar Rp3.233.994.186.057,87, belanja bertambah Rp234.944.153.957,94, sehingga menjadi Rp3.468.938.340.015,81.
Perubahan tersebut menyebabkan defisit APBD 2026 menjadi Rp477.649.573.088,57. Defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama, yang bersumber dari penambahan penerimaan pembiayaan. SILPA tetap ditargetkan Rp0.
Ahmad Baharudin meminta DPRD Tulungagung untuk mencermati dan memberikan koreksi terhadap kedua rancangan anggaran tersebut sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut.
“Atas Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang telah disampaikan, saya mohon kepada Dewan yang terhormat untuk mencermati, mengoreksi, serta melaksanakan pembahasan bersama,” katanya.
Ia menjelaskan, penyampaian RAPBD 2027 dilakukan lebih awal agar proses pembahasan dapat dimaksimalkan.
Dengan demikian, ketika memasuki Januari 2027, berbagai program prioritas Pemkab Tulungagung diharapkan sudah dapat segera direalisasikan.
“Agar maksimal dan nanti bulan Januari 2027 itu program sudah bisa dilakukan,” pungkasnya.
DPRD Minta Anggaran Berorientasi pada Hasil
Sementara itu, Ketua DPRD Tulungagung Marsono menegaskan bahwa pembahasan Perubahan APBD 2026 dan APBD 2027 memiliki posisi strategis karena berkaitan langsung dengan arah pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, APBD tidak boleh hanya menjadi agenda rutin tahunan untuk memenuhi kewajiban administratif. Anggaran harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kesehatan fiskal daerah.
“Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 maupun APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan instrumen kebijakan fiskal daerah yang sangat strategis,” kata Marsono.
Ia menyebut, pembahasan anggaran merupakan bentuk komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam merespons dinamika kebutuhan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta menjaga kesinambungan fiskal yang sehat dan akuntabel.
Untuk Perubahan APBD 2026, DPRD mendorong Pemkab Tulungagung mengoptimalkan sisa waktu tahun anggaran. Penataan ulang program dan kegiatan dinilai perlu dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi makroekonomi serta target prioritas pembangunan dalam RKPD 2026.
Sedangkan untuk APBD 2027, Marsono meminta agar belanja daerah diarahkan pada program-program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kita dituntut untuk mampu merumuskan alokasi anggaran yang lebih berorientasi pada hasil,” tegasnya.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian DPRD antara lain penguatan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
“Muara dari semuanya adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulungagung,” pungkas Marsono. (AG
Posting Komentar untuk "RAPBD 2027 dan Perubahan APBD 2026 Disampaikan, DPRD Soroti Dampak Anggaran"