Ruteng, NTT, Indometro.id – Pemerintah Kabupaten Manggarai resmi memasuki Masa Transisi Darurat ke Pemulihan setelah masa Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi berakhir pada Senin, 28 September 2026.
Masa transisi tersebut ditetapkan selama 90 hari, terhitung mulai 29 September 2026. Tahapan ini menjadi jembatan antara penanganan darurat dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Keputusan itu diambil setelah Pemkab Manggarai melakukan evaluasi penanganan bencana di Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Manggarai, pada Senin 28/9/2026.
Evaluasi tersebut melibatkan perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepala BMKG Stasiun Frans Sales Lega, unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan, pimpinan perangkat daerah, hingga para camat se-Kabupaten Manggarai.
Evaluasi membahas perkembangan kondisi kebencanaan, situasi masyarakat terdampak, aktivitas gempa susulan, kebutuhan warga di lapangan, serta berbagai pekerjaan yang belum diselesaikan selama masa tanggap darurat.
Bupati Manggarai menegaskan, berakhirnya masa tanggap darurat bukan berarti seluruh penanganan dampak gempa telah selesai.
Menurutnya, masa transisi tetap memiliki unsur kedaruratan sehingga berbagai kebutuhan masyarakat dan pekerjaan yang belum dituntaskan harus terus dilanjutkan.
“Transisi ini masih mengandung unsur darurat. Kita memastikan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai pada masa tanggap darurat dapat dituntaskan dan menjadi dasar untuk masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi,” tegas Bupati Manggarai.
Huntara dan relokasi warga menjadi perhatian
Selama masa transisi 90 hari, Pemkab Manggarai akan tetap memberikan perhatian kepada masyarakat yang masih terdampak gempa, terutama warga yang masih berada di lokasi pengungsian dan kelompok rentan.
Kelompok yang menjadi perhatian antara lain anak-anak, lansia, serta masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
Sejumlah pekerjaan yang belum selesai pada masa tanggap darurat akan dilanjutkan. Di antaranya penyediaan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap), pelayanan kesehatan dan pendidikan, pemenuhan kebutuhan logistik, perlindungan masyarakat, serta penanganan fasilitas dan infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Pemerintah juga mempercepat pengumpulan dan pemutakhiran data masyarakat terdampak. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Pemutakhiran data dinilai penting agar program pemulihan benar-benar disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah terdampak.
Perhatian khusus diberikan kepada warga yang membutuhkan relokasi. Pemerintah melalui camat, kepala desa dan lurah bersama perangkat daerah terkait akan melakukan identifikasi terhadap jumlah warga dan kepala keluarga yang perlu direlokasi, lokasi terdampak, serta ketersediaan lahan untuk pembangunan hunian.
Bupati meminta proses tersebut dilakukan secara cepat dan tidak berlarut-larut. Kepastian mengenai kebutuhan warga dan ketersediaan lahan diperlukan agar pembangunan hunian dapat segera dipersiapkan.
Dengan demikian, masyarakat yang masih bertahan di lokasi pengungsian tidak harus terlalu lama menunggu kepastian tempat tinggal.
Pelayanan kesehatan dan pendidikan tetap berjalan
Di sektor kesehatan, pelayanan kepada masyarakat terdampak akan tetap berjalan selama masa transisi.
Puskesmas dan fasilitas kesehatan diminta terus memantau kondisi warga, terutama kelompok rentan. Jika ditemukan warga dengan kondisi kesehatan yang memburuk, penanganan maupun rujukan harus segera dilakukan.
Sementara di bidang pendidikan, pemerintah memastikan layanan pendidikan bagi anak-anak terdampak gempa tetap berlangsung dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Selain pelayanan dasar, pemerintah juga akan terus menangani berbagai fasilitas publik dan infrastruktur yang terdampak bencana.
Koordinasi lintas sektor diperkuat
Bupati Manggarai juga meminta seluruh pihak memperkuat koordinasi selama masa transisi.
Dukungan diharapkan tetap datang dari TNI dan Polri, BNPB, pemerintah provinsi, instansi vertikal, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, relawan, serta berbagai pihak lainnya.
Seluruh perangkat daerah diminta menjalankan tugas sesuai kewenangannya dan memperkuat komunikasi dengan camat serta pemerintah desa dan kelurahan.
Pada saat yang sama, aktivitas pemerintahan dan kehidupan masyarakat diharapkan mulai kembali berjalan secara bertahap. Namun, keselamatan tetap menjadi perhatian mengingat potensi gempa susulan masih harus diwaspadai.
“Hidup harus maju. Kita harus melangkah maju. Pelayanan pemerintahan juga harus terus berjalan,” ujar Bupati.
Pemkab Manggarai juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan waspada serta mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan instansi teknis terkait kebencanaan.
Masyarakat diminta tidak mudah mempercayai ataupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi.
Dengan dimulainya Masa Transisi Darurat ke Pemulihan pada 29 September 2026, Pemkab Manggarai menargetkan proses pemulihan pascagempa dapat berjalan secara terukur dan terpadu hingga memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
"Manggarai Pulih Bersama, Manggarai Pulih Lebih Cepat". (****)
Posting Komentar untuk "Pemkab Manggarai Mulai Transisi Pemulihan Pascagempa, Huntara hingga Relokasi Jadi Fokus"