Ketua DPC PMKRI Cabang Ruteng, Margareta Kartika
Ruteng, NTT, Indometro.id – Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (DPC PMKRI) Cabang Ruteng mendesak pemerintah pusat memastikan penanganan pascagempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), dilakukan secara adil, transparan, dan merata.
Desakan tersebut disampaikan menyusul gempa tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Flores pada Sabtu (15/8/2026). Gempa dengan kedalaman sekitar 15 kilometer itu sempat memicu peringatan dini tsunami dan berdampak pada sejumlah wilayah, termasuk kerusakan permukiman, fasilitas umum, serta terganggunya akses transportasi dan komunikasi.
Ketua DPC PMKRI Cabang Ruteng, Margareta Kartika, meminta pemerintah tidak hanya memusatkan perhatian pada wilayah yang mudah dijangkau atau menjadi sorotan pemberitaan.
Menurutnya, kondisi geografis Flores yang memiliki banyak wilayah terpencil dan akses terbatas harus menjadi pertimbangan utama dalam penyaluran bantuan. Masyarakat yang berada di wilayah terisolasi tetap memiliki hak yang sama untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan dari negara.
“Pemerintah pusat tidak boleh pilih kasih. Jangan sampai bantuan menumpuk di area yang mudah dijangkau saja, sementara warga lain justru terisolasi dan luput dari penanganan. Seluruh korban gempa di tanah Flores memiliki hak yang sama atas perlindungan dan bantuan negara,” ujar Margareta dalam keterangan pers di Ruteng, Minggu (16/8/2026).
PMKRI Minta Pemerintah Turun Langsung
PMKRI Cabang Ruteng juga mendesak pemerintah pusat, kementerian terkait, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat koordinasi dan turun langsung ke wilayah terdampak.
Margareta menilai kehadiran pemerintah di lapangan penting untuk mengetahui kondisi masyarakat secara langsung sekaligus memastikan kebutuhan mendesak korban bencana segera terpenuhi.
Kebutuhan tersebut antara lain tempat pengungsian yang layak, obat-obatan, makanan, air bersih, serta dukungan terhadap warga yang mengalami kesulitan akibat terputusnya akses transportasi maupun komunikasi.
“Pemerintah pusat harus hadir langsung di lapangan, melihat kondisi riil rakyat yang tertimpa musibah, dan memotong rantai birokrasi yang lamban,” tegasnya.
Ia menambahkan, koordinasi penanganan bencana harus dilakukan secara sistematis agar bantuan tidak berhenti di pusat distribusi, tetapi benar-benar diterima masyarakat hingga tingkat desa.
Soroti Manggarai Raya
Dalam pernyataannya, PMKRI Ruteng secara khusus meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap wilayah Manggarai Raya yang mencakup Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, dan Manggarai Barat.
Menurut Margareta, pemetaan kebutuhan korban harus dilakukan berdasarkan tingkat dampak dan kondisi lapangan, bukan semata-mata berdasarkan kedekatan wilayah dengan pusat pemerintahan atau lokasi pengungsian.
PMKRI Cabang Ruteng bahkan menyatakan akan membentuk posko pengawasan independen untuk ikut memantau proses distribusi bantuan di wilayah Manggarai Raya.
“PMKRI Cabang Ruteng akan membentuk tim posko pengawasan independen untuk memantau alur distribusi bantuan dari pusat hingga ke desa-desa di Manggarai Raya demi memastikan tidak ada penyelewengan maupun ketimpangan,” katanya.
PMKRI Siap Kawal Pemulihan
PMKRI Cabang Ruteng menegaskan akan terus mengonsolidasikan jaringan organisasi dan relawan untuk membantu mengawal proses penanganan serta pemulihan masyarakat terdampak gempa.
Pengawasan tersebut tidak hanya diarahkan pada fase tanggap darurat, tetapi juga proses pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat setelah masa darurat berakhir.
PMKRI berharap seluruh elemen pemerintah, masyarakat sipil, organisasi kemahasiswaan, relawan, dan pihak terkait dapat membangun koordinasi yang kuat agar penanganan dampak gempa Flores berjalan cepat, transparan, dan berpihak kepada masyarakat yang paling membutuhkan. (****)
Posting Komentar untuk "PMKRI Ruteng Desak Pemerintah Pastikan Distribusi Bantuan Gempa Flores Merata"