ELELIM, YALIMO INDOMETRO ID — DPRK Yalimo kembali melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun Anggaran 2026.
Kali ini, monitoring menyasar Dinas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan, Jumat (14/8/2026).
Namun, agenda pengawasan tersebut justru berujung kekecewaan. Saat tim DPRK Yalimo tiba di Kantor Dinas UMKM, pimpinan maupun staf OPD tersebut tidak berada di tempat.
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRK Yalimo, Edison Peyon, S.P, menyampaikan kekecewaannya. Ia mengatakan pihaknya sebelumnya telah berupaya menghubungi pimpinan Dinas UMKM melalui telepon, namun tidak mendapatkan respons.
“Kami datang bukan untuk mencari kesalahan, tetapi menjalankan amanat rakyat. Kalau pengawasan DPRK saja tidak dihargai, lalu bagaimana kita memastikan Dana Otsus benar-benar bekerja untuk rakyat?” tegas Edison.
Menurut Edison, pihaknya kemudian memutuskan mendatangi langsung kantor Dinas UMKM untuk melakukan monitoring. Namun, setibanya di lokasi, kondisi kantor dinilai tidak mencerminkan aktivitas pelayanan pada jam kerja karena tidak ditemukan pimpinan maupun staf.
“Pak Kadis sangat sulit kami hubungi. Saya sudah melakukan panggilan melalui HP, tetapi tidak merespons. Karena itu kami datang langsung ke kantor. Tetapi faktanya, sampai di sini pimpinan maupun staf tidak ada,” ujar Edison.
Ia menilai kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Menurutnya, OPD merupakan bagian penting dalam menjalankan program pemerintah daerah, terlebih program yang dibiayai melalui Dana Otsus yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Edison menegaskan persoalan tersebut akan menjadi catatan DPRK Yalimo dan akan dilaporkan kepada kepala daerah.
“Kami akan laporkan kondisi ini kepada kepala daerah. Hal-hal seperti ini harus menjadi perhatian serius pimpinan daerah dan seluruh jajaran. Jangan sampai ada OPD yang terkesan berjalan sendiri dan mengabaikan tugas pengawasan DPRK,” tegasnya.
DPRK Ingatkan OPD Soal Fungsi Pengawasan
Edison juga menyoroti sikap sejumlah pimpinan OPD yang dinilai kurang kooperatif ketika DPRK melaksanakan monitoring.
Ia menegaskan, DPRK memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan penggunaan anggaran daerah, termasuk Dana Otsus.
Menurutnya, hubungan antara DPRK dan OPD seharusnya dibangun melalui komunikasi dan koordinasi yang baik, bukan justru saling menghindar.
“Kami ingin menyampaikan kepada seluruh OPD bahwa DPRK mempunyai kewenangan. Ada keputusan-keputusan dewan yang justru sangat membantu OPD dalam menjalankan program.
Tetapi kalau komunikasi tidak dibangun dengan baik, tentu ini menjadi catatan bagi kami,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa DPRK memiliki kewenangan dalam proses pembahasan dan persetujuan anggaran daerah.
“Jangan sampai ada yang menganggap DPRK tidak memiliki kewenangan. Dalam pembahasan anggaran, dewan juga mempunyai hak untuk memberikan persetujuan terhadap anggaran setiap OPD,” lanjut Edison.
Ia menegaskan, monitoring yang dilakukan DPRK bukan bertujuan mencari-cari kesalahan, melainkan memastikan setiap program yang menggunakan Dana Otsus berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Yalimo.
“Jangan Abaikan Amanat Rakyat!”
Edison berharap kejadian tersebut tidak kembali terjadi pada OPD lainnya. Ia meminta seluruh pimpinan perangkat daerah lebih terbuka dan kooperatif terhadap agenda monitoring DPRK.
“DPRK datang membawa amanat rakyat. Karena itu kami berharap seluruh OPD menghargai fungsi pengawasan ini. Kalau ada persoalan, mari kita duduk bersama dan komunikasikan dengan baik,” pungkasnya.
Hasil monitoring terhadap Dinas UMKM tersebut selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi DPRK Yalimo dan dilaporkan kepada pimpinan daerah untuk mendapatkan perhatian dan tindak lanjut..***(st).
Posting Komentar untuk "Pengawasan Dana Otsus Diabaikan? DPRK Yalimo Siap Laporkan OPD ke Kepala Daerah"