Pesawaran, indometro.id — Inspektorat Kabupaten Pesawaran hingga kini belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam kegiatan politik praktis pada Musyawarah Daerah (Musda) salah satu Partai Politik di Pesawaran, Senin (12/04/2026).
Sikap diam tersebut menuai sorotan dari berbagai pihak. Ketua Gerakan Pemuda Arus Reformasi (Gepari) Provinsi Lampung, Bennur DM, menyayangkan respons Inspektorat yang dinilai tidak proaktif dalam menindaklanjuti isu yang berpotensi melanggar aturan netralitas ASN.
“Secara regulasi, ASN baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun PPPK dilarang terlibat dalam aktivitas politik praktis. Ketentuan ini sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN serta peraturan turunannya,” ujar Bennur dalam keterangannya, Rabu (14/04/2026).
Menurut Bennur, keterlibatan ASN dalam kegiatan politik, apalagi dilakukan secara terbuka, dapat merusak prinsip netralitas birokrasi serta menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan daerah. Ia juga mendesak Inspektorat Pesawaran segera melakukan klarifikasi dan investigasi atas dugaan tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, Inspektur Kabupaten Pesawaran, Singgih, belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon seluler tidak membuahkan hasil.
Pengamat kebijakan publik menilai, sikap pasif dari lembaga pengawas internal seperti Inspektorat dapat memperburuk persepsi publik terhadap komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas ASN. Padahal, fungsi pengawasan internal menjadi kunci dalam memastikan setiap aparatur tetap mematuhi aturan yang berlaku.
Kasus ini pun berpotensi menjadi preseden buruk jika tidak ditangani secara transparan dan akuntabel. Publik kini menanti langkah tegas dari Inspektorat Pesawaran guna menjaga marwah netralitas ASN di tengah dinamika politik daerah.(*)
Posting Komentar untuk "Inspektorat Pesawaran Bungkam soal Dugaan Keterlibatan ASN PPPK di Musda Parpol"